Kawal Isu Freeport, LMND UMI Bangun Posko

Untuk menggencarkan gerakan pengambilalihan tambang Freeport, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) komisariat Universitas Muslim Indonesia membangun posko di dekat kampus mereka di jalan Urip Sumoharjo Makassar, Jumat (8/1/2016).

Menurut Firman, seorang aktivis LMND, pembangunan posko ini bertujuan untuk memassifkan kampanye mengenai pengambalihan Freeport. Kata dia, Freeport harus diambilalih dengan gerakan rakyat.
“Freeport sudah terang-benderang merugikan kepentingan nasional kita. Tetapi para elit politik masih ragu untuk mengambilalih perusahaan asal Amerika itu. Harus rakyat yang bergerak,” ujarnya.

Firman khawatir, jika isu Freeport ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak dikawal, lama-lama elit politik yang sedang memerintah masuk angin dan memperpanjang kembali kontrak Freeport.
Adapun aktivitas posko ini nanti, ungkap Firman, adalah mimbar bebas, pertunjukan seni, pembagian selebaran, diskusi, dan lain sebagainya.

“Kami mengajak siapapun yang peduli dengan kepentingan bangsa untuk bergabung di Posko. Mari kita tegakkan pasal 33 UUD 1945,” ujarnya. Lebih lanjut, kata Firman, selain membangun posko, LMND Makassar akan menggelar aksi massa untuk menuntut nasionalisasi tambang Freeport.
Abdul Gafur

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kawal-isu-freeport-lmnd-umi-bangun-posko/#ixzz3wnZAyWn5
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

TNI AL Siap Bantu Ekskavasi Situs Gunung Padang

Hasil temuan Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, bahwa ada bangunan megah yang terkubur di bawah situsi Gunung Padang, mengundang apresiasi banyak pihak. Termasuk TNI Angkatan Laut.
Melalui Kadispen TNI AL, Laksma TNI Untung Suropati, TNI AL menyatakan kesediannya membantu para ilmuwan melakukan proses ekskavasi terhadap bangunan purba yang terkubur di situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

“Pada prinsipnya TNI AL selalu siap dilibatkan,” ungkap Untung saat menghadiri seminar bertajuk “Teknologi Perkapalan dan Sejarah Peradaban Indonesia” di Universitas Indonesia, Rabu (10/4).
Dalam seminar tersebut, Laksma TNI Untung Suropati mendengar pemaparan langsung dari paparan dari arkeolog yang tergabung dalam Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, Dr. Ali Akbar, terkait temuan terbaru dalam sejarah peradaban Indonesia itu.

Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasjim Djalal, yang banyak mewakili Indonesia dalam meja perundingan batas-batas Negara, menyatakan bahwa  temuan sejarah merupakan bukti pendukung utama dalam menentukan batas-batas negara.

“Saya mengikuti paparan Pak Ali Akbar, bahwa Gunung Padang bukan sekadar artefak sejarah. Sudah bagus pemerintah mau membantu peneliti, selama ini kesanya para peneliti dibiarkan bekerja sendiri,” ujarnya.

Sekedar informasi, Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang merupakan gabungan sejumlah ilmuwan terbaik Indonesia, diantaranya, seperti Dr. Danny Hilman Natawijaya (Ahli Kebumian dari LIPI), Dr. Andang Bachtiar (Mantan Ketua Umum IAGI), dan Dr. Ali Akbar (Pendiri Masyarakat Arkeologi Indonesia).

Ada pula Dr. Lily Tjahjandari (ahli budaya FIB UI), Pon Purajatnika (praktisi arsitek dan kawasan), Hokky Situngkir (Ahli kompleksitas dan astronomi dari BFI), Dr. Budianto Ontowirjo (Ahli permodelan sipil BPPT), Dr. Andri S Subandrio (Ahli petrografi ITB), Prof.DR.Zaidan Nawawi (Ahli Administrasi Negara), dan lain-lain.

Tim ini dibentuk atas inisiatif Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, merupakan pendalaman terhadap temuan ikutan dalam penelitian kebencanaan purba.

Tim Terpadu Riset Mandiri ini sendiri menggunakan berbagai metode non konvensional dalam penelitianya seperti penggunaan geolistrik, georadar, maupun geomagnetik, serta dan alat bantu geofisika lainnya.
Selain itu, mereka juga menggunakan citra satelit, foto IFSAR, kontur dan peta model dijital elevasi (DEM). Data yang dihasilkan kemudian ditambah dengan pembuktian paleosedimentasi di beberapa titik bor sampling dan analisa petrografi.

Sejauh ini, kesuksesan Tim Terpadu Riset Mandiri ini adalah kesimpulan mereka bahwa ada bangunan megah berukuran 15 hektar (setara dengan 10 kali dari Candi Borobudur) yang tertimbun di Gunung Padang.

Ini pertamakalinya  ilmuwan-ilmuwan kita mampu secara mandiri –tanpa bantuan asing–menemukan bukti pusat kebudayaan purba yang mengejutkan dunia. “Dan yang lebih penting dari itu, tim dari lintas disipilin ilmu dan asal institusi juga mampu berkerjasama dan membuktikan kemampuan bangsa kita kepada dunia,” kata Andi Arief.
Lifany Husnul Kurnia

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130411/tni-al-siap-bantu-ekskavasi-situs-gunung-padang.html#ixzz2QRqnWv3k
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Kabar Rakyat : Demokrasi Liberal Tidak Menjawab Persoalan Rakyat

Dalam sejarah, Indonesia pernah menerapkan sistim demokrasi liberal, yakni dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Saat itu Indonesia tergelincir dalam ketidakstabilan politik dan pertikaian antar golongan.
“Bung Karno tidak setuju dengan konsep demokrasi liberal itu. Menurutnya, demokrasi liberal hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Dan itu tidak relevan dengan konteks perjuangan melikuidasi kolonialisme dan imperialisme,” kata Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, di Jakarta (27/3).

Selain itu, Agus Jabo menjelaskan, Bung Karno juga mengeritik esensi demokrasi liberal itu, yang hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik semata, tetapi tidak ada persamaan di lapangan ekonomi.
Akibatnya, kata Agus Jabo, sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal.

“Siapa yang menang, ya, mereka yang punya modal. Mereka yang menguasai semua alat propanda, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, universitas, dan lain-lain. Mereka bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan. Mereka juga bisa membeli loyalitas lembaga pelaksana pemilu,” ujar Agus Jabo.
Karena itu, Agus Jabo beranggapan, demokrasi liberal hanyalah demokrasi bagi si pemilik modal. “Tak heran, hampir semua kebijakan politik yang keluar dari parlemen itu membela kepentingan si pemilik modal. Hampir tidak ada yang membela kaum kromo,” kata Agus Jabo.

Bagi Agus Jabo, kritik Bung Karno masih sangat relevan untuk mengeritik sistim demokrasi liberal saat ini. “Inilah yang aneh. Bung Karno sudah membuang demokrasi liberal itu ke keranjang sampah. Eh, elit politik dan pemerintahan sekarang justru memungutnya kembali,” tuturnya.

Agus Jabo menyimpulkan demokrasi liberal sebagai “pemerintahan dari pasar, oleh pasar, dan untuk pasar.” “Itu sudah sangat jelas sekali. Lihat saja, sesengit apapun perdebatan di parlemen, mereka tak boleh mengganggu kebebasan pasar. hampir semua kebijakan dari parlemen juga adalah UU pro pasar liberal,” ungkap Agus Jabo.

Menurut Agus Jabo, dengan pengabdian demokrasi liberal kepada pasar, kepentingan mayoritas rakyat ditindas. Ia mencontohkan, demi kenyamanan investasi, pemerintahan liberal merestui praktek politik upah murah, perampampasan tanah milik kaum tani, dan penghancuran layanan publik.

“Dalam demokrasi liberal, yang kuat bebas menindas yang lemah. Yang kaya makin kaya, sedangkan mayoritas rakyat terjerumus dalam kemiskinan. Maklum, kue ekonomi hanya dinikmati segelintir orang,” kata Agus Jabo.

Lebih jauh lagi, ujar Agus Jabo, karena si kuat begitu berkuasa, ia bisa menggunakan hukum untuk menindas yang lama.Dengan mengutip Bung Karno, Agus Jabo mengatakan, tanpa kesetaraan di lapangan ekonomi, tidak ada kesetaraan di lapangan politik, hukum, dan sosial-budaya.

“Para pendiri bangsa sudah meletakkan dasarnya, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengawinkan demokrasi politik dengan demokrasi politik. Prinsip demokrasi ekonomi jelas-jelas dianut oleh konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Menurut Agus Jabo, demokrasi yang dirancang pendiri bangsa, yakni sosio-demokrasi, yang merupakan penggabungan sila ke-4 (demokrasi-mufakat) dan sila ke-5 (kesejahteraan sosial), masih sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini.

“Bayangkan, kalau sistim demokrasi kita dibangun di atas prinsip keadilan sosial. Saya rasa, demokrasi itu akan kokoh berdiri, karena ditopang oleh massa rakyat,” tegasnya.

Konsep demokrasi yang harus diusung kedepan, di mata Agus Jabo, haruslah berbasiskan kesetaraan di lapangan ekonomi dan partisipasi massa rakyat di semua level pengambilan kebijakan.
Ulfa Ilyas

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130327/demokrasi-liberal-tidak-menjawab-persoalan-rakyat.html#ixzz2PDJkge00
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More