Semaoen: Pelakon di Zaman Bergerak

Di bulan Mei 1917, seorang pemuda berusia 19 tahun menjabat Presiden Sarekat Islam (SI) Cabang Semarang. Dan sejak itu, sepak terjang pemuda belia ini menggegerkan tatanan kolonial.

Pemuda itu bernama Semaoen. Dia adalah bumiputera pertama yang menjadi propagandis Serikat Buruh. Dalam usia 21 tahun, ia sudah ditunjuk sebagai Ketua sebuah partai politik: Perserikatan Komunis Hindia. Karena itu, Semaoen adalah orang termuda dalam sejarah kepemimpinan partai politik di Indonesia.
Semaoen lahir di Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 1899. Ayahnya, Prawiroatmodjo, hanya seorang pegawai rendahan di perusahaan kereta api. Keluarganya hidup pas-pasan.

Namun demikian, pada tahun 1906, Semaoen bisa bersekolah di sekolah Bumiputera kelas dua (tweede klas). Selain itu, untuk menambah pengetahuan bahasa Belandanya, ia mengikuti kursus sore di Eerste Las Inlandsche School.

Sayang, keterbatasan ekonomi keluarganya menjegal langkah Semaoen untuk bersekolah di jenjang lebih tinggi. Karenanya, begitu tamat Sekolah Dasar, ia bekerja sebagai klerk (juru tulis) di Staats-Spoor (SS)—perusahaan kereta api milik Belanda. Saat itu usianya masih sangat belia: 13 tahun.
Pada tahun 1914, Semaoen bergabung dengan SI cabang Surabaya. Di tahun itu juga, karena kepiawaiannya, ia ditunjuk sebagai Sekretaris. Saat itu, di tempat kerjanya di SS, ia sudah menjadi agitator buruh kereta api.

Pada awal 1915, ia bertemu dengan Sneevliet, tokoh pendiri Indische Sociaal Democratische Vereniging/Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (ISDV) sekaligus penebar benih marxisme di bumi Hindia-Belanda saat itu. ISDV, yang berhaluan marxis-revolusioner, berdiri di Surabaya pada tahun 1914.
Semaoen kagum dengan pribadi Sneevliet, yang digambarkannya sebagai seorang yang ‘manusiawi, tulis, dan terbebas dari mental kolonial’. Pertemuan itulah yang mendorong Semaon tergerak untuk bergabung dengan ISDV dan VSTP (Vereniging Van Spoor-en Tramwegpersoneel).

Sejak itu Semaoen mulai tertarik dengan ide-ide marxisme. Ia melihat, ISDV dan VSTP—kendati didominasi orang Eropa—sangat berkomitmen membela nasib kaum buruh pribumi. Di tahun 1916, Semaoen ditunjuk sebagai sekretaris ISDV Surabaya. Tak hanya itu, ia juga menjadi pimpinan VSTP Surabaya.

Tahun 1916 juga Semaoen pindah ke Semarang. Di sana ia bekerja sebagai propagandis VSTP. Di Semarang, Semaoen juga menjadi editor di organ propaganda VSTP, Si Tetap.

Radikalisme SI Semarang

Kendati menjadi anggota ISDV dan VSTP, keanggotaan Semaoen di SI tidak ditanggalkan. Memang, di jaman itu, rangkap organisasi merupakan hal yang lumrah. Selain itu, strategi ISDV kala itu adalah bekerja di tengah gerakan massa yang sudah ada dan meradikalisasinya. Ruth McVey dalam The Rise Indonesian Communism, 1965, menyebutnya “strategi di dalam blok/block within.”

Di bulan Mei 1917, terjadi peralihan pimpinan SI Cabang Semarang. Semaoen tampil sebagai Presiden/Ketua. Pergantian kepengurusan ini, sebagaimana dicatat Soe Hok Gie di Bawah Lentera Merah, menandai perubahan gerakan SI Semarang, dari gerakan kaum menengah menjadi gerakan buruh-tani.
Di bawah Semaoen, SI lebih banyak menggarap isu-isu yang menyentuh rakyat banyak, terutama kaum buruh dan petani. Sebagimana dicatat Gie, ada lima isu yang digarap intensif oleh SI Semarang: membela kaum tani dari kerakusan kapitalis perkebunan, menolak pembentukan milisi Bumiputera (Indie Weerbaar), melawan wabah pes, pembelaan terhadap Sneevliet yang didera delik pers (persdelict), dan nasib kaum buruh.

Keberhasilan SI Semarang mengolah isu-isu di atas berkontribusi pada pembesaran keanggotannya. Pada tahun 1916, anggota SI Semarang hanya 1700 orang. Namun, hanya dalam setahun, keanggotaan SI Semarang naik berlipat-lipat kali menjadi 20.000-an orang. Tak hanya itu, nama Semaoen muncul sebagai propagandis dan agitator ulung.


Di lapangan propaganda, Semaoen juga melakukan perombakan. Organ propaganda SI Semarang, Sinar Hindia, dirombaknya agak lebih tajam dan membumi dalam memblejeti kejahatan sistim kolonialisme. Orang-orang yang berpikiran marxis dimasukkan dalam susunan redaksi, seperti Mas Marco dan Darsono. Tak lama kemudian, Sinar Hindia berganti nama menjadi Sinar Djawa.

Di bulan Oktober 1917, di Jakarta, berlangsung Kongres Nasional Sarekat Islam ke-2. Pertemuan ini menjadi panggung propaganda bagi SI Semarang, terutama Semaoen, untuk menebar ide-ide sosialistik ke cabang-cabang SI lainnya. Namun, upaya itu coba ditentang oleh tokoh konservatif SI, Abdul Moeis. Namun demikian, separuh peserta kongres menaruh simpati kepada Semaoen dan SI Semarang. “SI sekarang sudah bernada sosialis,” kata Abdul Moeis di koran Kaoem Moeda, 1917.

Pada tahun 1918, sesuai janjinya mengikutkan rakyat dalam soal pemerintahan, pemerintah kolonial membentuk Volksraad (Parlemen). Pada kenyatannya, parlemen bentukan kolonial ini tidak cukup memadai untuk menjadi corong menyuarakan aspirasi rakyat Hindia-Belanda. Maklum, parlemen ini dirancang hanya punya hak menyampaikan nasehat kepada Gubernur Jenderal. Tak hanya itu, representasi pribumi di Volksraad juga sangat minim. Dari 39 anggotanya, hanya 19 orang yang pribumi.

Semaoen menjadi pengeritik pedas Volksraad. Menurutnya, dari komposisi anggota Volksraad yang terpilih, hampir tidak ada yang mewakili kaum kromo. Sebagian besar mewakili ‘goepermen’, kapitalis, ningrat, dan boneka Belanda. Karenanya, ia menyebut Volksraad sebagai ‘omong-kosong’; komedi (toneel).

Di tahun 1918 hingga 1920, radikalisme kaum buruh meningkat mencari jalan keluar atas merosotnya kehidupan mereka. Pemogokan meledak di mana-mana. Hindia-Belanda memasuki ‘zaman mogok’. Di saat itulah SI Semarang tampil memimpin. Salah satu pemogokan yang paling sukses dipimpin SI Semarang adalah pemogokan pabrik perabotan yang punya 300-an pekerja.

Semaoen sadar, kunci gerakan buruh ada pada persatuan. Makanya, di Semarang, ia berjuang keras mendorong penyatuan gerakan buruh. Usahanya menemui hasil: berdirilah Persatuan Kaum Buruh Semarang. Di level nasional, pada Desember 1919, Semaoen atas nama SI Semarang mendorong penyatuan melalui wadah bernama Revolusionere Socialistisct Vakcentrale. Sayang, proposal Semaoen mendapat perlawanan dari tokoh konservatis SI, Soerjopranoto dan Haji Agus Salim. Kendati demikian, ide persatuan buruh yang diusulkan oleh Semaoen tetap diterima, kendati namanya ditolak. Lahirlah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB), yang menghimpun 22 serikat buruh: PFB (32.000 anggota), VSTP (11.000 anggota), PPPB (5500), dan lain-lain. Semaoen menjadi pimpinan dari Federasi ini.

Yang patut dicatat, Semaoen punya kontribusi besar dalam mengakhiri ‘permusuhan’ SI dengan pedagang Tionghoa. Bagi Semaoen, permusuhan dengan Tionghoa tidak ada gunanya, karena musuh SI adalah kapitalisme.

Di tahun 1919, Semaoen ditahan karena tuduhan persdelict. Ia dipenjara selama 4 bulan. Selama di penjara itulah ia menulis novel berjudul “Hikayat Kadiroen”. Novel ini menceritakan seorang priayi rendah, Kadiroen, yang awalnya menjadi mantri polisi kemudian pejabat kolonial, tetapi sangat bersimpati pada pergerakan rakyat. Akhirnya, setelah membantu diam-diam gerakan rakyat dengan uang dan artikel, Kadiroen meninggalkan jabatannya dan bergabung dengan gerakan rakyat.

Memimpin Partai

Sejak 1918, ISDV mengambil haluan radikal-revolusioner. Orang-orang moderat, termasuk di kalangan eropa, mulai meninggalkan partai ini. Sebaliknya, orang-orang radikal dari kalangan pribumi makin banyak yang bergabung. Terjadilah proses ‘Indonesianisasi’ di tubuh ISDV.

Pada bulan Mei 1920, ISDV menggelar Kongres Istimewa. Ada 40-an peserta yang hadir. Kongres ini mengubah nama partai dari ISDV menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH). Selain itu, kongres ini juga mengangkat Semaoen sebagai Ketua; Darsono sebagai Wakil Ketua; dan Bergsma sebagai Sekretaris.
Tahun-tahun pertama Semaon memimpin partainya ditandai dua kondisi yang tidak menguntungkan: pertama, datangnya “masa reaksi” dari pemerintah kolonial, dan kedua, menajamnya persaingan dan perselisihan antara SI merah/PKI dengan SI putih.

Pada tahun 1920, untuk menjawab keresahan buruh pabrik gula, PFB merancang pemogokan. Semaoen dan PKI kurang mendukung pemogokan tersebut karena kurangnya persiapan dan berpotensi menemui kegagalan. Perkiraan Semaoen terbukti. Tuntutan PFB ditolak oleh para sindikat gula. Akibatnya, demoralisasi besar-besaran merontokkan basis PFB.

Di tahun 1920, Semaoen menerbitkan risalahnya yang terkenal, Penuntun Kaum Buruh. Risalah ini berisi panduan membangun dan mengorganisasikan serikat buruh. Juga menjelaskan soal politik yang berguna bagi serikat buruh.

Namun, rupanya, bencana itu digunakan oleh kelompok konservatif SI, yakni Suryopranoto dan Agus Salim, untuk mendengunkan isu “pendisiplinan partai” guna menyingkirkan SI Semarang dan orang-orang komunis di tubuh SI.

Situasi ini makin diperkeruh dengan adanya serangan Darsono, pimpinan PKI/SI Semarang, terhadap pemimpin tertinggi Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto. Ia menyingkap penyalah-gunan uang oleh orang nomor satu di SI tersebut. Namun, terlepas dari niat-baiknya, serangan Darsono ini dimanfaatkan oleh faksi konservatif SI, yang kebetulan berhimpun di Jogjakarta, untuk menyerang balik SI Semarang dan memperkuat hembusan isu “disiplin partai”.

Perpecahan itu merembet juga ke Federasi Buruh, PPKB, yang melibatkan serikat-serikat buruh komunis/SI semarang dan SI-konservatif. Kelompok SI konservatif berhasil menendang Semaoen dan Bergsma dari kepengurusan PPKB. Akhirnya, sebagai bentuk antitesanya, Semaoen mendirikan federasi baru: Revolutionare Vakcentrale (RCV).

Pada Oktober 1921, Semaoen meninggalkan Hindia-Belanda. Ia bertolak ke Uni Soviet. Dia menghadiri sejumlah pertemuan di sana. Bahkan, sebagaimana diceritakan Ruth McVey di Kemunculan Komunisme Indonesia, Semaoen sempat bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan Lenin.

Semaoen menceritakan, pemimpin Bolshevik itu mengajaknya mendiskusikan gerakan revolusioner di negara jajahan, termasuk Hindia-Belanda, tidak harus meniru semua pola Revolusi Rusia. Menurut Lenin, taktik partai komunis Rusia tidak dapat ditiru begitu saja oleh partai-partai di Asia karena adanya berbagai kondisi yang sama sekali berbeda.

Pada bulan Mei 1922, Semaoen kembali ke Hindia-Belanda. Saat ia kembali, VSTP dalam kemunduran. Anggotanya menurun dari 16.975 orang pada Oktober 1921 menjadi 7.731 orang pada Mei 1922. Karenanya, program pertama Semaoen adalah memulihkan kekuatan VSTP. Ia dan pimpinan VSTP melalui tur propaganda keliling Jawa untuk mengkonsolidasikan kembali VSTP. Dan usaha Semaoen ini tidak sia-sia: dalam beberapa bulan, VSTP berhasil kembali dikonsolidasikan.

Tak hanya itu, seiring dengan ancaman depresi ekonomi dan program rasionalisasi pemerintahan Dirk Fock, gerakan buruh menguat kembali. Sejumlah serikat buruh yang sebelumnya dikontrol oleh SI Putih, seperti Sarekat Postel dan FPB, bergeser ke bawah kontrol PKI/VSTP.

Sementara perpecahan SI-PKI makin menajam di tahun 1923. Kongres SI di Madiun, pada Februari 1923, terang-terangan menutup pintu kerjasama dengan PKI. Menanggapi kongres itu, pada bulan Maret 1923, PKI-SI merah juga menyelenggarakan kongres di Bandung. Menurut Ruth McVey, kongres ini mengubah strategi PKI dalam gerakan massa: PKI tidak lagi bertindak sebagai sebuah blok di dalam sebuah organisasi massa, melainkan sebagai entitas tersendiri atas nama PKI.

Tak lama setelah kongres itu, PKI menerima hantaman hebat. Sejak awal 1923, kebijakan Gubernur Jenderal Fock sangat menggelisahkan para pekerja kereta api. Negosiasi antara VSTP dengan pemerintah dan perusahaan swasta kereta api menemui jalan buntu. Akhirnya, seolah terdesak pada pilihan terakhir, VSTP menyiapkan pemogokan umum. Seturut kemudian, Semaoen menyerukan kepada semua cabang/afdeling VSTP untuk menyiapkan pemogokan.

Tanggal 8 Mei 1923, sehari sebelum pemogokan, Semaoen ditangkap. Ia dianggap sebagai ‘penghasut’ pemogokan. Kendati demikian, pemogokan VSTP tetap berjalan, dengan melibatkan puluhan ribu buruh di Semarang, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Pemerintah merespon pemogokan itu dengan pemecatan massal dan pengiriman tentara. Pada tanggal 22 Mei 1923, VSTP menghentikan pemogokan dengan kekalahan besar. Anggotanya merosot dari 13.000 orang menjadi tinggal 1000-an orang pasca pemogokan.

Kekalahan pemogokan itu juga berujung pada pembuangan Semaoen pada awal Agustus 1923. Saat itu, Semaoen baru berusia 24 tahun. Ia dipaksa meninggalkan gelanggang perjuangan rakyat di negerinya.
Tiga tahun setelah kepergiannya, PKI melancarkan pemberontakan anti-kolonial di pulau Jawa dan Sumatera. Dalam waktu singkat, pemberontakan itu berhasil ditindas oleh penguasa kolonial.

Hidup Di Pembuangan

Pembuangan tak menghentikan aktivitas politik Semaoen. Di eropa, tepatnya di Belanda, Semaoen tetap menggalang perlawanan. Ia menghimpun pelaut-pelaut Indonesia ke dalam wadah bernama Serikat Pegawai Laut Indonesia (SPLI). Ia juga menerbitkan koran propaganda bernama Pandoe Merah.

Di Belanda, Semaoen juga menjalin kontak dengan mahasiswa Indonesia di Belanda, terutama Perhimpunan Indonesia (PI). Ia bertemu beberapa kali dengan Mohammad Hatta, salah seorang tokoh PI.
Pada bulan Desember 1926, setelah mendengarkan kegagalan pemberontakan PKI di Hindia-Belanda, Semaoen membuat kesepakatan kontroversial dengan Hatta. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa PKI—yang diwakili oleh Semaoen—menyerahkan kepemimpinan gerakan pembebasan nasional Indonesia kepada Perhimpunan Indonesia. Tak hanya itu, persetujuan itu juga menyatakan PKI dan ormasnya tidak akan melakukan oposisi terhadap kepemimpinan PI.

Kesepakatan Semaoen-Hatta ini menuai kecaman Hatta. Komunis Internasional (Komintern) menilai tindakan Semaoen itu sebagai bentuk subordinasi PKI di bawah ketiak gerakan nasionalis. Tak hanya itu, PKI kehilangan independensinya sebagai partai yang mewakili kepentingan buruh dan petani. Tindakan Semaoen juga dikecam oleh kawan-kawannya di PKI. Akhirnya, karena kecaman tersebut, pada Desember 1927, Semaoen membuat klarifikasi yang berisi pengakuan atas kesalahannya menandatangani kesepakatan tersebut.

Pada Desember 1927, Semaoen mewakili PKI/Sarekat Rakyat dalam pertemuan Liga Anti-Imperialisme di Brussel, Belgia. Di sana ia menyampaikan pidato atas nama PKI. Setelah itu, Semaoen pindah ke Uni Soviet. Di sana ia tinggal lebih dari 30-tahun. Alhasil, Semaoen tidak sempat merasakan udara saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.

Di Soviet, Semaoen menjadi pengajar bahasa Indonesia. Untuk itu, ia menyusun bahan pelajaran Bahasa Indonesia untuk pelajar-pelajar Soviet. Karya Semaoen ini menjadi buku pelajaran Bahasa Indonesia pertama untuk pelajar Soviet. Selain itu, Semaoen juga bekerja untuk siaran bahasa Indonesia di Radio Moskow. Semaoen ditunjuk oleh Stalin memimpin Badan Perencanaan Negara (Gozplan) di Tajikistan.
Diceritakan, pada tahun 1943, Semaoen berusaha kembali ke Indonesia. Sayang, ketika sedang berada di Teheran, Iran, sebelum menuju ke Indonesia, dia ditangkap oleh kontra-spionase Inggris dan diserahkan ke perwakilan tentara Soviet. Ia pun kembali ke Moskow.

Namun, harapan Semaoen kembali ke Indonesia terbuka lebar setelah kunjungan Soekarno ke negeri beruang merah itu. Semaoen meminta bantuan Soekarno agar meminta Soviet memulangkannya. Soekarno kemudian menyetujui dan meneruskan permintaan itu ke pimpinan Partai Komunis Uni Soviet. Permintaan Semaoen dikabulkan.

Namun, versi lain menyebutkan, kepulangan Semaoen ke Indonesia atas inisiatif Iwa Kusumasumantri. Semaoen tiba di Indonesia tahun 1953. Saat itu, PKI—partai yang pernah didirikannya—berada di bawah kendali orang-orang muda: Aidit, Njoto, MH Lukman, dan lain-lain.

Di Indonesia, Semaoen sempat menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (yang diketuai oleh Hamengkubuwono IX). Selain itu, Ia juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Padjajaran (Unpad). Saat itu Semaoen menelurkan risalah berjudul “Tenaga Manusia: Postulat Teori Ekonomi Terpimpin,” tahun 1961. Semaoen wafat di tahun 1971.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/semaoen-pelakon-di-zaman-bergerak/#ixzz3wnf7I7He
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

PKI dan Komite Haji

Bicara penyelenggaraan ibadah Haji, mungkin ingatan kita tidak pernah memberi tempat kepada sebuah partai yang kerap dicap atheis: Partai Komunis Indonesia (PKI).  


Siapa sangka, pada tahun 1921, partai berlambang palu arit ini punya jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saat itu PKI bersama Sarekat Islam (SI) afdeling Semarang membentuk Komite Haji. Tujuan komite ini jelas: mengubah peraturan kolonial terkait haji yang memberatkan ataupun bertentangan dengan hukum islam.

Untuk diketahui, sejak 1825, pemerintah kolonial Belanda mulai membuat aturan soal ibadah Haji. Saat itu setiap orang yang mau naik haji harus punya surat jalan. Dan untuk mendapat surat jalan, calon jemaah haji harus membayar 110 gulden. Namun, pada tahun 1852, kebijakan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Batavia.

Kemudian, pada tahun 1859, keluar lagi aturan baru yang mewajibkan calon jemaah haji untuk punya biaya tiket pulang-pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu, sepulangnya mereka ke tanah air diharuskan mengikuti sejumlah ujian. Hanya mereka yang lolos uji yang dibolehkan memakai gelar Haji dan mengenakan pakian Haji. Repot kan?

Namun, sesungguhnya, semua aturan itu hanyalah kedok pemerintah kolonial untuk mengontrol ibadah Haji. Mereka sangat khawatir, mereka yang menunaikan ibadah haji terjangkiti virus pemikiran radikal, khususnya Pan-Islamisme, dan kemudian menyebarkannya ketika kembali ke tanah air.

Disamping itu, perlakuan yang diterima jemaah haji juga terkadang tidak manusiawi. Misalnya, antara tahun 1911 hingga 1933, pulau Onrust yang terletak di Kepulauan Seribu dijadikan tempat karantina calon jemaah haji. Seperti ditutukan Alwi Shahab, sejarawan Betawi, dengan dalih kesehatan, calon jemaah haji diperiksa dalam keadaan telanjang. Perlakuan itu membuat para ulama sangat berang.

Singkat cerita, karena banyaknya aturan kolonial yang merintangi ibadah Haji, PKI pun turun tangan. Komite Haji bentukan PKI menemui Gubernur Jenderal. Dan ternyata, usaha Komite Haji membuahkan hasil: pemerintah kolonial bersedia mengubah sebagian aturan Haji yang memberatkan itu.

Nah, yang patut diketahui, siapakah dalang di balik Komite Haji ini? Berbagai sumber menyebut nama tokoh komunis kelahiran Sumatera Barat: Tan Malaka. Dialah yang punya inisiatif untuk mendorong PKI membentuk Komite Haji.

Tan Malaka bergabung dengan PKI di tahun 1921. Saat itu dia diorganisasikan di PKI Semarang. Kendati baru bergabung, Tan membuat banyak gebrakan. Salah satunya adalah pendirian  SI school atau Sekolahan SI Semarang. Di sekolah rakyat gratis itu Tan menjadi pengajarnya.

Dalam soal pandangan politik, Tan membela politik kerjasama antara komunis dan Islam. Menurut dia, komunisme adalah sekutu alami kaum islamis dalam melawan imperialisme. Dia merujuk pada aliansi kaum Bolshevik dengan kaum muslimin di Kaukasus, Persia, Afghanistan, dan Bukhara.

Dan memang, sejak 1916, kaum komunis—yang tergabung dalam Indische Sociaal Democratische Vereniging/Perkumpulan Sosial-Demokratis Indonesia (ISDV)—bekerjasama sangat rapat dengan Sarekat Islam (SI).

Sayang, di tahun 1920, kerjasama itu mulai memudar. Kelompok putih di tubuh SI mulai berkoar tentang bahaya komunisme. Mereka juga menuding kaum komunis hendak memerangi gerakan Pan-Islamisme. Lebih parah lagi, ada tuduhan bahwa komunis tidak percaya Tuhan.

Tuduhan-tuduhan itu banyak yang tidak tepat. Sebagai misal, ketika dianggap anti-Tuhan, banyak kader PKI justru berasal dari golongan Haji. Sebut saja diantaranya: Haji Misbach (Surakarta), Haji Datuk Batuah (Sumatera Barat), dan Kiai Haji Achmad Chatib (Banten).

Namun demikian, arah perpecahan tidak terhindarkan. Pada Kongres SI di Surabaya, tahun 1921, proposal “Disiplin Partai” disetujui. Keanggotaan rangkap di SI dilarang. Dengan demikian, orang-orang PKI ditendang keluar dari SI.

Tan Malaka tidak setuju. Dia bilang, “kalau perbedaan Islamisme dan Komunisme kita perdalam dan lebih-lebihkan, kita memberikan kesempatan kepada musuh yang terus mengintai untuk melumpuhkan gerakan rakyat Indonesia.”

Begitulah. Mungkin ada orang PKI yang atheis, tapi tidak sedikit juga yang beragama. Sayang, sejarah yang ditulis penguasa Orde Baru sudah menjatuhkan vonisnya: komunisme anti-agama. Ironisnya, karena sejarah palsu itu, kita malas membuka lembar-lembar sejarah yang memperlihatkan kedekatan kaum komunis dan islamis dalam memerangi kolonialisme.

Mahesa Danu

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/pki-dan-komite-haji/#ixzz3wne8zSrX
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Majalah 'Bintang Merah'

Majalah Bintang Merah pertama kali terbit November 1945. Rosihan Anwar dalam bukunya, Napak Tilas ke Belanda, menyebut majalah Bintang Merah terbit pada 17 November 1945.

Sejak terbit, Bintang Merah sudah diposisikan sebagai jurnal teori. Majalah ini langsung dikontrol oleh departemen agitasi dan propaganda PKI. Aidit, yang saat itu ditempatkan di Agitprop partai, sempat menjadi salah satu nahkoda majalah ini.
Majalah yang mengusung slogan “Mingguan untuk Demokrasi Rakjat” terbit sekali dalam dua bulan. Selain Aidit, Lukman dan Njoto, yang saat itu juga sudah di Jogjakarta, juga terlibat di majalah ini.

Pada September 1948, terjadi “provokasi Madiun”. Sayap kanan segera menuding PKI melancarkan ‘pemberontakan’ di Madiun, Jawa Timur. Itulah yang menjadi dalih untuk membersihkan PKI dan kaum merah lainnya. Bintang Merah juga terkena imbasnya.

Pada tahun 1950-an, Aidit dan Lukman menghidupkan kembali Bintang Merah. Majalah itu resmi diluncurkan pada 15 Agustus 1950. Duduk dalam susunan dewan redaksi, antara lain: Aidit, Njoto, Lukman, dan Peris Pardede. Kantor redaksi menumpang di kediaman Peris Pardede di Jalan Kernolong 4 Jakarta.
Trikoyo Ramidjo, yang terlibat penerbitan Bintang Merah, menuturkan, tempat redaksi Bintang Merah itu sekaligus kantor CC PKI. Lalu, beberapa saat kemudian, kantor CC PKI dipindahkan ke gang Lontar.
“Dulunya ukurannya besar, tetapi kemudian diperkecil agar bisa masuk ke saku. Tetapi namanya tetap Bintang Merah,” kata Trikoyo. Bintang Merah diproduksi hingga 10.000 eksemplar. Majalah ini distribusikan ke seluruh Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Penerbitan Bintang Merah tidak gampang. “Kita setengah mati kumpulkan duit. Itu dipakai untuk mengurus surat ijin penerbitan kertas. Sebab, tanpa surat itu, orang tidak bisa menerbitkan koran,” kenang Trikoyo.
Yang paling banyak menulis adalah tiga serangkai: Aidit, Njoto, dan Lukman. Sebagai jurnal teori, para penulis memang diharuskan adalah orang-orang yang memahami marxisme dengan baik.

Bintang Merah sering mengangkat soal Marxisme-Leninisme. Spesialis penulis di bagian ini adalah Aidit. Selain itu, edisi-edisi awal Bintang Merah banyak diwarnai artikel polemik dan penegasan posisi politik.
Edisi No.12-13 tahun 1951, misalnya, mengulas secara khusus mengenai sikap politik PKI terkait ‘peristiwa Madiun’. Seorang bernama Mirajadi menulis artikel berjudul “Tiga Tahun Provokasi Madiun”. Bagi PKI, provokasi Madiun merupakan buah dari pertemuan Sarangan, pada 12 Juli 1948, yang memutuskan apa yang disebut “red-drive proposal” atau pembasmian kaum merah.

Selain soal Madiun, Bintang Merah juga banyak menghajar penyimpangan-penyimpangan marxisme, khususnya Tan Malaka. Bintang Merah tahun ke-VI No.7, 15 November 1950 hlm. 206-208, misalnya, ada tulisan MH Lukman berjudul “Tan Malaka Penghianat Marxisme Leninisme”. Di situ, MH Lukman ‘menghabisi’ posisi teoritik Tan Malaka.

Serangan juga diarahkan kepada Hatta. Di Bintang Merah vol.7 nomor 1-2, Njoto menulis artikel berjudul “Pemalsuan Marxisme”, yang memblejeti pandangan Hatta tentang komunisme.Di harian Sin Po 3 tahun 1950 Hatta menulis: “Apa bedanja antara saja dan seorang komunis? Bedanja jalah melainkan halnja saja masih memegang teguh igama dan seorang komunis tidak mau tahu igama. Lain dari dalam hal igama, tidak bedanja antara saja dan seorang komunis.” Njoto membantah argumentasi itu. Di bidang ekonomi, katanya, Hatta setuju dengan pembangunan ekonomi sosialis, tetapi menolak nasionalisasi.

Bintang Merah memang banyak memainkan peran sebagai konsolidasi ide-ide marxisme. Dengan demikian, setelah orang-orang itu relatif sama dalam ide (marxisme-leninisme), maka pembangunan (reorganisasi) partai menjadi gampang. Setelah terbit beberapa edisi, akhirnya muncul keinginan untuk membangun kembali PKI. Orang-orang PKI lama pun dikumpulkan. Beberapa ditugasi membangun onder seksi commite sebagai syarat pembentukan seksi komite. “Kita bikin onder seksi komite di Senen dan Salemba dulu. Kita juga sengaja mencari orang Jakarta asli,” kata Trikoyo.

Pada bulan November 1950, ada peringatan peristiwa “12 November 1926” (Pemberontakan PKI terhadap kolonialisme Belanda). Diputuskan untuk menggelar rapat umum di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Njoto pidato singkat di rapat akbar itu. Inti pidatonya berusaha membangkitkan kembali semangat orang-orang PKI lama untuk membangun partai. Usai pidato, seperti diceritakan Trikoyo, panitia menyediakan formulir anggota.

Pada 7 Januari 1951, Komite Sentral (CC) dan Politbiro terbentuk. Anggotanya terdiri dari: Aidit, Lukman, Nyoto, Sudisman, dan Alimin. Belakangan Alimin mundur dan digantikan oleh Sakirman.
Bintang Merah punya jasa besar dalam membentuk dan membangun kembali PKI. Hal ini diakui pimpinan PKI sebagaimana tertulis di Bintang Merah, edisi 1-2 Djanuari 1951: “Bintang Merah kita memberikan sinar tjemerlang menerangi djalan jang harus ditempuh oleh anggota Partai dan kaum buruh jang sedar akan klasnja. Demikianlah tidak bisa diungkiri lagi, bahwa tersusunnja kembali organisasi-organisasi Partai di-daerah-daerah adalah sebagian besar atas dorongan dan pimpinan BintangMerah kita. Ketjuali itu, bersamaan dengan memberikan dorongan dan pimpinan dalam menjusun kembali organisasi-organisasi Partai didaerah-daerah Bintang Merah kita sekaligus memberikan dasar dan pimpinan untuk memakai sendjata kritik dan self-kritik… ”

KUSNO

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/majalah-bintang-merah/#ixzz3wnc6TSMi
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Maaf, Sarwo Edhi Bukan Pahlawan Bangsa

Tanggal 10 November lalu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo menyampaikan ke media massa, bahwa Presiden SBY sudah menyetujui usulan pengangkatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai Pahlawan Nasional.

Kabar tersebut kontan menuai badai protes. Soe Tjen Marching, seorang warga Indonesia di London, Inggris, menggalang petisi online untuk membatalkan pemberian gelar pahlawan kepada Sarwo Edhie. Hingga 19 Oktober 2013, petisi itu sudah didukung oleh 5.282 orang.

Alasan penolakan pun cukup beragam. Sebagian besar menganganggap Sarwo Edhie bertanggung-jawab atas pembantaian massal pasca peristiwa G30S/1965. Sementara yang lain menganggap keputusan Presiden SBY menyetujui pengangkatan Sarwo Edhie sebagai pahlawan sangat berbau nepotisme. Maklum, Sarwo Edhie adalah mertua Presiden SBY.

Alasan yang belakangan ini juga ada benarnya. Kalau mau jujur melihat sejarah, peranan Sarwo Edhie dalam panggung perjuangan bangsa nyaris tidak terlihat. Dia bukan tokoh yang berjibaku dalam perjuangan anti-kolonial dan pendirian Republik. Namanya juga tidak pernah didengunkan saat perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda antara tahun 1945-1949.

Sementara banyak tokoh yang terang-terangan berkontribusi besar bagi perjuangan anti-kolonial dan berdirinya Republik Indonesia, seperti Tan Malaka dan Mr. Amir Sjarifoeddin, belum diangkat sebagai pahlawan. Tan Malaka adalah pejuang anti-kolonial sejak tahun 1920-an. Dia juga adalah pengagas pertama Republik Indonesia melalui risalahnya Naar de Republiek Indonesia (1925).

Begitupula dengan Mr. Amir Sjarifoeddin. Dia berjasa besar dalam mengorganisir Kongres Pemuda tahun 1928. Dia juga aktif dalam gerakan anti-kolonial melalui Gerindo. Di jaman fasisme Jepang, dia memimpin perjuangan bawah tanah. Pasca kemerdekaan, Amir sempat menjabat Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri Republik Indonesia.

Nama Sarwo Edhie baru muncul pasca peristiwa G30S 1965. Saat itu, dia bersama Soeharto tampil sebagai tokoh utama penumpasan G30S. Tak hanya itu, dia pula yang memimpin pembantaian terhadap jutaan orang yang dituding PKI dan simpatisannya. Saat itu dia menjabat Komandan Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Namun, setelah Orde Baru runtuh, berbagai fakta mengenai peristiwa G30S 1965 mulai terkuak. Saya kira, kita tidak bisa mengabaikan fakta-fakta baru tersebut. Termasuk arsip-arsip rahasia yang baru dibuka di AS, yang memperlihatkan adanya persekongkolan antara Angkatan Darat/Soeharto dan imperialisme AS untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Karena itu, tugas besar bangsa ini sekarang adalah mendalami temuan-temuan baru tersebut dan berlapang dada untuk melakukan koreksi terhadap sejarah yang sudah ‘dipelintir’ oleh rezim Orde Baru.

Pembantaian Massal

Saya kira, salah satu alasan terkuat untuk menolak pengangkatan Sarwo Edhie sebagai pahlawan adalah peranan aktifnya dalam memimpin pembantaian massal terhadap jutaan orang rakyat Indonesia karena dugaan terlibat sebagai anggota PKI atau simpatisan.

Fakta-fakta mengenai hal tersebut tidak perlu diragukan lagi. Sejarahwan John Roosa, yang tahun 2007 lalu menulis buku berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2007), mengungkap keterlibatan Sarwo Edhie selaku komandan RPKAD dalam pembantaian massal di Jawa Tengah. Menurut John Roosa, dari tanggal 3 Oktober hingga 18 Oktober 1965, keadaan Jawa Tengah tenang-tenang saja. Pembantaian baru dimulai setelah kedatangan RPKAD tanggal 18 Oktober 1965 di Ibukota Jawa Tengah, Semarang.

Sejarawan Baskara T Wardaya, yang mengutip Robert Cribb dalam The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies From Java and Bali (Monash University, 1990), menulis: “..mengapa pembunuhan di Jawa Tengah dimulai pada pekan ketiga Oktober, kemudian di Jawa Timur pada bulan November, lalu Bali pada bulan Desember 1965–semuanya terjadi setelah hadirnya RPKAD yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sarwo Edhie.”

Malahan, Franz Magnis-Suseno dalam risalah berjudul Indonesia 1965-1966 Dalam Pengalaman Saya menulis: “Di pertengahan Oktober 1965 mulai tahap kedua, tahap paling mengerikan. Di Jogjakarta dan Jawa Tengah pembersihan-pembersihan dilakukan oleh RPKAD, tidak ada pembunuhan dari pihak non-militer.”

Dan faktanya memang begitu. Telegram Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, tanggal 4 November 1965, turut membenarkan hal tersebut. Menurut Telegram tersebut, pasukan RPKAD di daerah komando Jawa Tengah memberikan pelatihan dan senjata kepada para pemuda muslim. Sementara para pemimpin Angkatan Darat menangkapi para pemimpin tingkat atas PKI untuk diinterogasi, yang kelas teri ditangkap, dipenjara, atau dieksekusi secara sistematis. [1]

Jadi jelas, dari ketiga penjelasan di atas, pembantaian massal yang sangat massif di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali terjadi setelah ada dorongan dari pihak militer, yakni RPKAD. Jelas pula bahwa Sarwo Edhie merupakan orang paling bertanggung-jawab karena komando berada di tangan dia selaku Komandan.
Membunuh satu orang saja sudah kejahatan terhadap kemanuisaan. Apalagi, jika membantai jutaan orang. Sila kedua Pancasila jelas-jelas bicara kemanusiaan: peri-kemanusiaan. Kita tentu tidak mau, sejarah mencatat bahwa kita punya pahlawan penjahat kemanusiaan.

Penggulingan Soekarno Dan Keterlibatan AS

Saya kira, tidak ada yang bisa membantah, bahwa ujung dari peristiwa G30S adalah penggulingan pemerintahan Soekarno. Saat itu pemerintahan Soekarno mengambil jalan politik yang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Tentu saja, negara-negara imperialis, terutama AS dan Inggris, sangat tidak senang.
Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton, Amerika Serikat, telah mengorek-orek arsip-arsip rahasia AS yang baru dibuka ke publik, seperti telegram (rahasia) Kedubes AS, memo sejumlah pejabat AS, kabel infomasi CIA, airgram Kedubes AS, dan lain-lain, dan menemukan fakta mengenai keterlibatan AS memprovokasi terjadinya peristiwa G30S 1965 dan kemudian mengolahnya untuk mendorong peralihan politik di Indonesia.

Dalam makalah Brad Simpson yang berjudul Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia (2011),  saya menangkap setidaknya ada dua kepentingan besar AS di Indonesia saat itu. Pertama, AS berkepentingan mengubah haluan politik luar negeri Indonesia saat itu, yang terang-terangan anti-kolonialis dan anti-imperialis, agar kembali ke pangkuan barat. Kedua, menjaga kepentingan ekonomi AS melalui perusahaan-perusahaannya yang beroperasi di Indonesia dan, kalau memungkinkan, memperluasnya.

Untuk mencapai dua misi itu, AS punya kepentingan untuk: satu, menghancurkan PKI. Sebab, PKI merupakan kekuatan politik utama yang menentang kepentingan ekonomi-politik AS di Indonesia; dua, menggulingkan Soekarno dan menciptakan rezim baru yang lebih sejalan dengan kepentingan barat.
Dengan demikian, jika kita melihat peran Sarwo Edhie dalam panggung politik di tahun 1965 itu, dia beririsan atau satu perahu dengan kepentingan AS untuk menghabisi PKI, menggulingkan Soekarno, dan menciptakan pemerintahan pro-barat di Indonesia.

Dalam konteks menggulingkan Soekarno, peranan Sarwo Edhie bukan hanya dalam pembantaian massal, tetapi juga dalam menggerakkan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, yang dibelakangnya ada donatur-donatur dari barat dan Jepang.

Pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) menggelar Rapat Umum di halaman FK-UI. Rapat umum itu dihadiri oleh Sarwo Edhie dan beberapa staffnya. Rapat itulah yang melahirkan istilah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat).

Pada kenyataannya, aksi-aksi mahasiswa itu digerakkan oleh militer dan didanai oleh AS dan sekutunya. Maulwi Saelan, seorang ajudan Bung Karno saat itu, dalam bukunya Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 1945 Sampai Kudeta 1966, menulis bahwa jaket yang digunakan oleh mahasiwa/pelajar saat demonstrasi menentang Soekarno adalah pemberian AS.

Selain itu, seperti diungkapkan oleh Professor Aiko Kurasawa, seorang peneliti soal sejarah Indonesia asal Jepang, bahwa Kedubes AS memberikan uang sebesar 50 juta dollar AS kepada Adam Malik. Lalu, Adam Malik menyerahkan uang tersebut ke Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Saat itu, KAP Gestapu dipimpin oleh Subchan Z.E. (NU) dan Harry Tjan Silalahi (Katolik).

Tak hanya itu, berdasarkan pengakuan Dewi Soekarno kepada Professor Aiko, pemerintah Jepang juga memberikan sejumlah dana kepada Sofjan Wanandi, yang saat itu menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk menggoyang pemerintahan Soekarno.

Selain terlibat menggalang aksi-aksi mahasiswa anti-Soekarno, Sarwo Edhie juga bertindak tanpa mematuhi hukum resmi menggerakkan RPKAD untuk menangkapi Menteri-Menteri pro-Soekarno. Termasuk penangkapan Waperdam I, Soebandrio. Tak hanya itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sarwo Edhi mengerahkan RPKAD untuk mengepung istana negara. Beruntung Soekarno berhasil dievakuasi ke Bogor. Tetapi, situasi ini telah dipakai Soeharto dan antek-anteknya untuk menekan Presiden Soekarno agar meneken Surat Perintah 11 Maret 1966. Ini jelas cara-cara barbarian dalam politik.

Pada tahun 1967, Sarwo Edhie dipindahkan ke Sumatera dan menjadi Panglima Kodam di sana. Di sana pun ia melanjutkan proyeknya melemahkan Soekarno dengan melarang keberadaan PNI di daerah tersebut.

Turut Mendirikan Orba

Tak diragukan lagi, Sarwo Edhie berjasa besar dalam mendirikan kediktatoran militer Orba yang berkuasa 32 tahun. Tak hanya membantu Soeharto dalam melibas PKI dan menggulingkan Soekarno, Sarwo Edhie turut menyusun tiang-tiang kekuasan Orba.

Kita tahu, sejarah kelam Indonesia di abad modern dimulai ketika Orde Baru berkuasa. Begitu memegang tampuk kekuasaan, rezim Orba mengundang kembali modal asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia sebebas-bebasnya.

Tak hanya itu, rezim Orba menopang kekuasaannya selama 32 tahun dengan represi, pemberangusan hak berserikat dan menyatakan pendapat, penghancuran partai politik dan organisasi massa, pembungkaman pers, dan lain-lain.

Saya kira, berbagai persoalan besar yang dialami bangsa Indonesia hari ini, seperti hilanganya kedaulatan ekonomi dan politik, maraknya praktek korupsi, dominasi modal asing di segala bidang perekonomian, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain, adalah sebagian merupakan warisan rezim Orde Baru.
Rezim Orde Baru, termasuk orang-orang yang menjadi arsiteknya, telah menghianati cita-cita Kemerdekaan. Orde Baru telah mengembalikan Indonesia sebagai budak dari negara-negara imperialis, terutam AS dan negara-negara barat. Kita sekarang kembali menjadi negara jajahan!

Pertanyaannya kemudian, pantaskah seorang penjahat kemanusiaan, yang atas perintah negeri-negeri imperialis, membantai jutaan rakyat Indonesia dijadikan pahlawan? Pantaskah orang yang mengembalikan ‘neokolonialisme’ di bumi Indonesia diangkat sebagai pahlawan? Silahkan dijawab dengan akal sehat.

Timur Subangun, kontributor Berdikari Online
——————————————
[1] Telegram 1326, dari Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 4 November 1965, POL 23-9 INDON, NA.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/maaf-sarwo-edhie-bukan-pahlawan-bangsa/#ixzz3wnbDQI9k
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Resensi: Buku Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-negara Islam Di Nusantara

Buku yang dijadikan laporan:

Judul Buku : Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-negara Ialam Di Nusantara

Pengarang : Slamet Muljana

Tahun Terbit : 2005

Tempat Terbit : Yogyakarta

Penerbit : LKiS


MASA DATANGNYA ISLAM KE NUSANTARA

Kehancuran Majapahit masih menjadi misterius bagi para sejarawan. Latar belakang dan motif di balik kehancuran Majapahit sebagai sebuah peradaban Hindu-Jawa bukan saja sebagai ikon dari puncak kemajuan peradaban Hindu-Jawa, namun sebagai proses pergulatan politik saat Islamisasi awal masuk ke Indonesia. Pada masa itu sumber-sumber sejarah sangatlah sulit didapatkan, sehingga ada yang menyebut masa itu sebagai “masa kegelapan”.

Walaupun masa itu sebagai masa ”gelap”, tetapi sumber-sumber sejarah yang berupa karya sastra memuat peristiwa tersebut. Karya-karya sastra ini sering disebut sebagai “dokumen sejarah tidak resmi”, karena didalmanya banyak memuat mitos, peristiwa factual dan fiktif. “Dokumen-dokumen sejarah tak resmi” dapat dilihat dalam sumber penulisan buku ini, seperti Babad Tanah Jawi, Serat kanda, dan sejumlah arsip dari Klenteng Sam Po Kong di Semarang dan Klenteng Talang. Dengan penggunaan sumber ini tak pelak lagi menghasilkan pembacaan dari perspektif “lain”, yang berbeda dengan mengandalkan literatur-literatur resmi. Keuntungan yang didapatkan dengan pengunaan literatur ini ialah disuguhinya versi sejarah “tak resmi”, tapi juga kisah, cerita, dongengan, dan fak Yang pertama harus dimengerti oleh pembaca adalah penggunaan kata brawijaya. Kata Brawijaya itu merupakan kepanjangan dari Wijaya. Sebutan bhra/bhre sama dengan sebutan sri , artinya ”sinar”. Nama Brawijaya sangatlah popular dikalangan masyarakat. Sehingga terjadi kerancuan, dimana belum dapat mengindentifikasikan siapa saja raja Majapahit yang menggunakan gelar brawijaya. Sehingga perlu adanya catatan ringkas sejarah tentang raja Majapahit dari mulai berdirinya kerajaan ini hingga menjelang runtuhnya kerajaan ini.

Dalam penulisan sebuah karya msejarah perlu adanya sumber-sumber sejarah sebagai bahan acuan. Sumber sejarah itu bisa berupa hardfact, maupun softfact. Tetapi sumber sejarah yang bagus adalah sumber yang memiliki kekuatan atau hardfact. Disini sangatlah jarang sekali penulis sejarah menggunakan sebuah babad. Babad yang digunakan berupa Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, berita dari klenteng Sam Po Kong di Semarang, ringkasan preambule Prasaran, berita Tionghoa dari Klenteng Talang, dan sumber berita dari Portugis.

Memang dari sumber-sumber itu banyak sekali perbedaan antara nama tokoh, dan peristiwa. Tetapi di lain sisi adanya kesinambungan antara sumber-sumber yang digunakan. Seperti contoh dalam Babad tanah Jawi dan Serat kanda disebutkan bahwa raden patah bersala dari putri Cina. Masuknya Islam menurut kedua sumber itu ialah Islam dating ketika diberikan Brawijaya memberikan tanah kepada Sultan Ampel untuk mendirikn apesantren, dan pemberian tanah kepada Raden Patah di Demak, yang kemudian Demak inilah sebagai kerajaan Islam.

Anakronisme sejarah juga terlihat ketika membandingkan antara Babad Tanah jawi dengan serat kanda. Babad Tanah Jawi menyebutkan bahwa raja terakhir adalah Brawijaya, sedangkan Serat kanda menyebutkan raja saat itu adalah Angakawijaya. Kemudian dalam serat kanda juga disebut adanya nama Brawijaya. Nah, disinilah kebingungan terjadi, bagaiman kedudukan brawijaya dalam pemerintahan Majaphit, apa hubungan antar brawijaya dengan angakawijaya, Padahal terjadi peristiwa sama yang disebutkan oleh kedua sumber itu, yaitu pemberian tanah Demak oleh Brawijaya ke Raden Patah.

Berbeda dengan Ringkasan Preambule Prasaran, yang menyatakan Islam dating dari daratan Tiongkok. Armada Tiongkok dari dinasti Ming di bawah laksamana Sam Po Bo menguasai perairan dan pantai Nan Yang (Asia tenggara). Armada Tiongkok dari dinasti Ming merebut Kukang (Palembang), karena di kawasan itu banyak sekali perampok, kemudian para perampok itu dihancurkan. Lalu di Kukang didirikan sebuah komunitas masyarakat Tionghoa muslim beraliran Hanafi yang pertama di kepulauan Indonesia pada 1407.

Sedangkan untuk berita Tionghoa dari Klenteng Talang, menyebutkan Islam juga berasal dari Cina. Islam disebarkan oleh Laksamana Haji Kung Wu Ping, keturunan dari Kung Hu Cu (=konfusius), yang mendirikan menara mercusuar di gunung Jati. Di dekat situ didirikan masyarakat Cina beraliran Hanafi di Sembung, Sarindil dan Talang. Peristiwa kedatangan Laksamana Haji Kung Wu Ping terjadi pada1415.

Selain sumber sejarah datang dari cina dan sumber sejarah yang ditulias oleh orang Indonesia sendiri, namun juga ada Sumber yang dating dari bangsa barat, yaitu sumber berita dari Portogis. Saat Malaka jatuh ke Portugis pada 1511. Pada saat itu runtuhnya kerajaan Majapahit masih segar bugar, karena peristiwa itu belum lama terjadi. Pembentukan negar Islam Demak sedang dalam pelaksanaannya. Catatan dari portogis ini ditulis oleh Tome Pires seorang ahli obet-obatan dari kebangsaan portugis yang lahir pada tahun 1468. pada tahun 1511, ia berlayar ke Jawa dan bertugas sebagai pengawas dan wakil dagang Portugis di Jawa. Ia mengumpulkan segala pengetahuan yang terdapat selama perjalanannnya, yang kemudian ia tulis di buku berjudul “Suma Oriental”.

Adanya berbagai macam sumber ini perlu diadakannya identifikasi tokoh dan jalannya sejarah. Sumber sejarah yang digunakan dalam buku ini lebih menekannkan pada sumber dari Cina atau sumber dari klenteng Sam Po Kong dan Talang, maka perlu ditelusuri emigrasi orang-orang Tionghoa. Sumber berita drai Cina menyatakan bahwa Fa-Hien adalah pendetaTionghoa yang pertama kali mengunjungi pulau jawa dalam perjalannya menuju India. Perjalannan Fa-Hien berlangsung sekitar 399 sampai 414. Kemudian ada lagi orang-orang tionghoa lagi yanmg dating ke Indonesia, berurutan seperti Pendeta Hiuen-thsang, Pendeta I-Tsing ketika Indonesia memasuki zaman Hindu-Budha.

Untuk masa masuknya Islam, pada abad ke-15 masa pemerintahan kaisar Yung-lo dari dinasti Ming, memerintahkan laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Negara-negara di Asia tenggara. Pada tahun 1407, setelah kota Palembang dibebaskandari para perampok, Cheng Ho membentuk masyarakat Islam pertama di Indonesia. Dalam tahun berikutnya, Cheng Ho membangun komunitas lagi di Sambas. Cheng Ho mulai ekspedisiny apada 1405, ia singgah di Bandar Samudra pasai. Cheng Ho datang disambut oleh sultan Zainal Abidin Bahian Syah, untuk mengadakan hubungan dagang dan politik.

Dalam babad tanah jawi akan berbeda dalam penjelasannya tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dalam babad ini akan menemui nama Ni gede Manila, istri Raden Rahmat atau sunan Ampel. Ni Gede Manila adalAh anak dari putri kapten Cina Gan Eng Yu, yang berkedudukan di tuban. Sedangkan Raden Rahmat alias Sunan Ampel adalh pendatang dari Yunan yang bernam asli Bong Swi Hoo. Karena dalam sebelum abad-19 belum ada orang-orang Cina yang dating langsung dari Cina ke jawa, tetapi yang datang adalah “putri Cina”, istilah itu digunakan untuk menyebut “wanita Tionghoa peranakan” yang lahir dari laki-laki Tionghoa dan wanita pribumi.

Dalam hal ini kedudukan Sunan Ampel sebagai orang yang mendirikan pesantren pertama dan berpengaruh di jawa, pertama kali adalah mendidik masyarakat tionghoa. Namun, semenjak masyarakat Tionghoa Islam rontok dan Sunan Ampel muali membentuk masyarakat Islam Jawa. Dalam kasus ini dapat dilihat pergeseran melalui nama Sunan Bonang sendiri yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Nama Bonang sendiri kiranya berasal dari Bong Ang, karena keluarganya ialah Bong, Sunan ampel sendiri bernama Bong Swi Hoo.

Sealin membahs tentang identifikasi tokoh-tokoh seperti Putri Campa, Sunan kalijaga, sunan Bonang, dan sunan Ampel, dan sebagainya. Terdapat jug aperkembangn kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan pola-pola perdagangn pada masa Islam awal. Kerajaan islam yang pertama kali muncul di Sumatera. Kerajaan itu muncul di pnatai timur Sumatera yang disebut Perlak yang muncul pada abad ke-12. sealain kesultana Perlak di bagian utara pulau Sumatra terdapat kerajaan Pasai. Kesultanan Pasi merupakan kesultanan di bawah Mesir yang didirikna oleh dinasti Fathimiah pad 1128.

Kesultanan yang berdiri disekitar selat Malak menjadikan selat Malaka sebagai jalur perdagangn yang sangat ramai. Menurut berita dari Tome Pires, Marcopolo. Malaka dibangun oleh Parameswara dari Majapahit yang lari dari Tumasik (Singapura) akibat serangan dari kerajaan Pahang. Kemudian ia sembunyi di Malaka dan mendirikan kota itu. Dengan masuknya islam Parameswara juga memeluk Islam,sehingga menyebabkan Malaka menjadi pelabuhan dagang yang ramai, dengan mengadakan kontak budaya dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia.

Dengan keanekaragaman Islam yang masuk ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang yang berlainan tempat, menyebabkan Islam yang masuk ke Indonesia juga beragam. Keragaman inilah yang menjadikan banyakny alairan yang muncul di Indonesia. Aliran atau yang sering disebut madzhab di Indonesia dibatasi dalam pembahasannya hanylah tiga yaitu, aliran Syia’ah, aliran Syafi;i, dan aliran Hanafi. Aliran Syi’ah tersebar didaerah Aceh sampai ke Minangkabau, untuk aliran Syafi’I berkembang di pantai timur Sumatera, Pantai barat semenanjung Malaka, dan aliran ini banyak dianut oleh orang-orang Jawa. Aliran Hanafi ini dibawa oleh par pelaut yang datang dari Cina, aliran ini tersebar di kota-kota yang terdapat etnis Tionghoa Islam yang kedatangannya di dahulia oleh kedatangn Laksamana Cheng Ho.

Setelah masuknya Islam ke Indonesia, segeralah para pemuka agama untuk memperkuat sisitem birokrasi. Perkuatan sisitem birokrasi inilah yang memacu untuk timbulnya kerajaan di Jawa seperti Demak. Demak didirikan oleh Raden patah atau Jin Bun. Kerajaan yang didirikan merupakan hasil usaha dari meruntuhkan kerajaan Hindu-Jawa Majapahit. Teapi Demak tidak berumur lama karena Raden Patah tidak memiliki kemampuan untuk menarik simpati orang-orang yang berada di pedalaman. Demak berakhir setelah dipimpin oleh Sultan Trenggana.

Kerajaan demak ini akan diteruskan oleh kerajaan Pajang. Sama halnya kerajaan Demak kerajaan ini juga tidak berumur lama. Kemudian muncullah kerajaan Islam yang kuat di Jwa yaitu kerajaan Mataram. Kerajaan in kan menjadi kerajaan yang bercorak Islam sebelum masa kolonial.

Masa Islam berakhir ketika masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia. Orang-orang Eropa kan melakukan persaingan dagang dengan orang-orang Islam tentunya. Orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk keperluan pencarian sumber atau produsen rampah-rampah, karena harga rempah-rempah di Eropa melonjak tinggi. Orang-orang Eropa yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis. Mereka mendarat di Malaka pada 1511.

Setelah masuknya portugis disusul oleh bangsa Spanyol. Kedua bangsa ini akan bertemu di Maluku danmengadakan kontak senjata dalam memperebutkan wilayah kekuasaan di Maluku. Pertempuran ini berakhir ketika ditandatanganinya perjanjian Thordesillas. Dan yang terakhir bangsa Erop ayang masuk ke Indonesia adalah bangsa belanda, dipimpin oleh Cournelis de Houtman, armad ini mendarat di Banten, pada1596. Belanda disambut baik oleh penguasa banten, mereka diberikan tanah di Jayakarta untuk membangun gudang rempah-rempah. Tetapi belanda memint amonopoli sehinggatrejadilah perlawanan dari banten, kemudian Belanda menyingkir ke maluku dari maluku belanda membangun VOC. VOC sebagai kongsi dagang dan monopoli perdagang rempah-rempah atas Indonesia.

Periodisasi yang sangat panjang pada buku ini, tapi banyak hal-hal menarik yang dapat ditemukan. Dengan identifikasi peristiwa itu banyaklah versi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan pembawa islam ke Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengertian “masuk”, antara lain: ada hubungann dan ada pemukiman muslim, berkembangnya komunitas Islam, dan sudah berdirinya kerajaan Islam. Selain itu juga versi membawa Islam di Indonesia antara lain India (Gujarat), Persia, Arab, dan Cina. Buku ini memberikan warna baru, pengetahuan baru Islam di bawa dari Cina. Tetapi hal itu tidak perlu diperdebatakan tergantung cara melihat “masuknya Islam ke Indonesia”. Dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, walaupun tidak secara detail dijelaskan karena keterbatasan tempat. Dan masa situ berakhir ketika kolonialisme Belanda melalui VOC diperlakukan , masuklah Indonesia pada masa kolonialisme atau penjajahan

Walaupun masa itu sebagai masa ”gelap”, tetapi sumber-sumber sejarah yang berupa karya sastra memuat peristiwa tersebut. Karya-karya sastra ini sering disebut sebagai “dokumen sejarah tidak resmi”, karena didalmanya banyak memuat mitos, peristiwa factual dan fiktif. “Dokumen-dokumen sejarah tak resmi” dapat dilihat dalam sumber penulisan buku ini, seperti Babad Tanah Jawi, Serat kanda, dan sejumlah arsip dari Klenteng Sam Po Kong di Semarang dan Klenteng Talang. Dengan penggunaan sumber ini tak pelak lagi menghasilkan pembacaan dari perspektif “lain”, yang berbeda dengan mengandalkan literatur-literatur resmi. Keuntungan yang didapatkan dengan pengunaan literatur ini ialah disuguhinya versi sejarah “tak resmi”, tapi juga kisah, cerita, dongengan, dan fak Yang pertama harus dimengerti oleh pembaca adalah penggunaan kata brawijaya. Kata Brawijaya itu merupakan kepanjangan dari Wijaya. Sebutan bhra/bhre sama dengan sebutan sri , artinya ”sinar”. Nama Brawijaya sangatlah popular dikalangan masyarakat. Sehingga terjadi kerancuan, dimana belum dapat mengindentifikasikan siapa saja raja Majapahit yang menggunakan gelar brawijaya. Sehingga perlu adanya catatan ringkas sejarah tentang raja Majapahit dari mulai berdirinya kerajaan ini hingga menjelang runtuhnya kerajaan ini.

Dalam penulisan sebuah karya msejarah perlu adanya sumber-sumber sejarah sebagai bahan acuan. Sumber sejarah itu bisa berupa hardfact, maupun softfact. Tetapi sumber sejarah yang bagus adalah sumber yang memiliki kekuatan atau hardfact. Disini sangatlah jarang sekali penulis sejarah menggunakan sebuah babad. Babad yang digunakan berupa Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, berita dari klenteng Sam Po Kong di Semarang, ringkasan preambule Prasaran, berita Tionghoa dari Klenteng Talang, dan sumber berita dari Portugis.

Memang dari sumber-sumber itu banyak sekali perbedaan antara nama tokoh, dan peristiwa. Tetapi di lain sisi adanya kesinambungan antara sumber-sumber yang digunakan. Seperti contoh dalam Babad tanah Jawi dan Serat kanda disebutkan bahwa raden patah bersala dari putri Cina. Masuknya Islam menurut kedua sumber itu ialah Islam dating ketika diberikan Brawijaya memberikan tanah kepada Sultan Ampel untuk mendirikn apesantren, dan pemberian tanah kepada Raden Patah di Demak, yang kemudian Demak inilah sebagai kerajaan Islam.

Anakronisme sejarah juga terlihat ketika membandingkan antara Babad Tanah jawi dengan serat kanda. Babad Tanah Jawi menyebutkan bahwa raja terakhir adalah Brawijaya, sedangkan Serat kanda menyebutkan raja saat itu adalah Angakawijaya. Kemudian dalam serat kanda juga disebut adanya nama Brawijaya. Nah, disinilah kebingungan terjadi, bagaiman kedudukan brawijaya dalam pemerintahan Majaphit, apa hubungan antar brawijaya dengan angakawijaya, Padahal terjadi peristiwa sama yang disebutkan oleh kedua sumber itu, yaitu pemberian tanah Demak oleh Brawijaya ke Raden Patah.

Berbeda dengan Ringkasan Preambule Prasaran, yang menyatakan Islam dating dari daratan Tiongkok. Armada Tiongkok dari dinasti Ming di bawah laksamana Sam Po Bo menguasai perairan dan pantai Nan Yang (Asia tenggara). Armada Tiongkok dari dinasti Ming merebut Kukang (Palembang), karena di kawasan itu banyak sekali perampok, kemudian para perampok itu dihancurkan. Lalu di Kukang didirikan sebuah komunitas masyarakat Tionghoa muslim beraliran Hanafi yang pertama di kepulauan Indonesia pada 1407.

Sedangkan untuk berita Tionghoa dari Klenteng Talang, menyebutkan Islam juga berasal dari Cina. Islam disebarkan oleh Laksamana Haji Kung Wu Ping, keturunan dari Kung Hu Cu (=konfusius), yang mendirikan menara mercusuar di gunung Jati. Di dekat situ didirikan masyarakat Cina beraliran Hanafi di Sembung, Sarindil dan Talang. Peristiwa kedatangan Laksamana Haji Kung Wu Ping terjadi pada1415.

Selain sumber sejarah datang dari cina dan sumber sejarah yang ditulias oleh orang Indonesia sendiri, namun juga ada Sumber yang dating dari bangsa barat, yaitu sumber berita dari Portogis. Saat Malaka jatuh ke Portugis pada 1511. Pada saat itu runtuhnya kerajaan Majapahit masih segar bugar, karena peristiwa itu belum lama terjadi. Pembentukan negar Islam Demak sedang dalam pelaksanaannya. Catatan dari portogis ini ditulis oleh Tome Pires seorang ahli obet-obatan dari kebangsaan portugis yang lahir pada tahun 1468. pada tahun 1511, ia berlayar ke Jawa dan bertugas sebagai pengawas dan wakil dagang Portugis di Jawa. Ia mengumpulkan segala pengetahuan yang terdapat selama perjalanannnya, yang kemudian ia tulis di buku berjudul “Suma Oriental”.

Adanya berbagai macam sumber ini perlu diadakannya identifikasi tokoh dan jalannya sejarah. Sumber sejarah yang digunakan dalam buku ini lebih menekannkan pada sumber dari Cina atau sumber dari klenteng Sam Po Kong dan Talang, maka perlu ditelusuri emigrasi orang-orang Tionghoa. Sumber berita drai Cina menyatakan bahwa Fa-Hien adalah pendetaTionghoa yang pertama kali mengunjungi pulau jawa dalam perjalannya menuju India. Perjalannan Fa-Hien berlangsung sekitar 399 sampai 414. Kemudian ada lagi orang-orang tionghoa lagi yanmg dating ke Indonesia, berurutan seperti Pendeta Hiuen-thsang, Pendeta I-Tsing ketika Indonesia memasuki zaman Hindu-Budha.

Untuk masa masuknya Islam, pada abad ke-15 masa pemerintahan kaisar Yung-lo dari dinasti Ming, memerintahkan laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Negara-negara di Asia tenggara. Pada tahun 1407, setelah kota Palembang dibebaskandari para perampok, Cheng Ho membentuk masyarakat Islam pertama di Indonesia. Dalam tahun berikutnya, Cheng Ho membangun komunitas lagi di Sambas. Cheng Ho mulai ekspedisiny apada 1405, ia singgah di Bandar Samudra pasai. Cheng Ho datang disambut oleh sultan Zainal Abidin Bahian Syah, untuk mengadakan hubungan dagang dan politik.

Dalam babad tanah jawi akan berbeda dalam penjelasannya tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dalam babad ini akan menemui nama Ni gede Manila, istri Raden Rahmat atau sunan Ampel. Ni Gede Manila adalAh anak dari putri kapten Cina Gan Eng Yu, yang berkedudukan di tuban. Sedangkan Raden Rahmat alias Sunan Ampel adalh pendatang dari Yunan yang bernam asli Bong Swi Hoo. Karena dalam sebelum abad-19 belum ada orang-orang Cina yang dating langsung dari Cina ke jawa, tetapi yang datang adalah “putri Cina”, istilah itu digunakan untuk menyebut “wanita Tionghoa peranakan” yang lahir dari laki-laki Tionghoa dan wanita pribumi.

Dalam hal ini kedudukan Sunan Ampel sebagai orang yang mendirikan pesantren pertama dan berpengaruh di jawa, pertama kali adalah mendidik masyarakat tionghoa. Namun, semenjak masyarakat Tionghoa Islam rontok dan Sunan Ampel muali membentuk masyarakat Islam Jawa. Dalam kasus ini dapat dilihat pergeseran melalui nama Sunan Bonang sendiri yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Nama Bonang sendiri kiranya berasal dari Bong Ang, karena keluarganya ialah Bong, Sunan ampel sendiri bernama Bong Swi Hoo.

Sealin membahs tentang identifikasi tokoh-tokoh seperti Putri Campa, Sunan kalijaga, sunan Bonang, dan sunan Ampel, dan sebagainya. Terdapat jug aperkembangn kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dan pola-pola perdagangn pada masa Islam awal. Kerajaan islam yang pertama kali muncul di Sumatera. Kerajaan itu muncul di pnatai timur Sumatera yang disebut Perlak yang muncul pada abad ke-12. sealain kesultana Perlak di bagian utara pulau Sumatra terdapat kerajaan Pasai. Kesultanan Pasi merupakan kesultanan di bawah Mesir yang didirikna oleh dinasti Fathimiah pad 1128.

Kesultanan yang berdiri disekitar selat Malak menjadikan selat Malaka sebagai jalur perdagangn yang sangat ramai. Menurut berita dari Tome Pires, Marcopolo. Malaka dibangun oleh Parameswara dari Majapahit yang lari dari Tumasik (Singapura) akibat serangan dari kerajaan Pahang. Kemudian ia sembunyi di Malaka dan mendirikan kota itu. Dengan masuknya islam Parameswara juga memeluk Islam,sehingga menyebabkan Malaka menjadi pelabuhan dagang yang ramai, dengan mengadakan kontak budaya dengan para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia.

Dengan keanekaragaman Islam yang masuk ke Indonesia, dibawa oleh para pedagang yang berlainan tempat, menyebabkan Islam yang masuk ke Indonesia juga beragam. Keragaman inilah yang menjadikan banyakny alairan yang muncul di Indonesia. Aliran atau yang sering disebut madzhab di Indonesia dibatasi dalam pembahasannya hanylah tiga yaitu, aliran Syia’ah, aliran Syafi;i, dan aliran Hanafi. Aliran Syi’ah tersebar didaerah Aceh sampai ke Minangkabau, untuk aliran Syafi’I berkembang di pantai timur Sumatera, Pantai barat semenanjung Malaka, dan aliran ini banyak dianut oleh orang-orang Jawa. Aliran Hanafi ini dibawa oleh par pelaut yang datang dari Cina, aliran ini tersebar di kota-kota yang terdapat etnis Tionghoa Islam yang kedatangannya di dahulia oleh kedatangn Laksamana Cheng Ho.

Setelah masuknya Islam ke Indonesia, segeralah para pemuka agama untuk memperkuat sisitem birokrasi. Perkuatan sisitem birokrasi inilah yang memacu untuk timbulnya kerajaan di Jawa seperti Demak. Demak didirikan oleh Raden patah atau Jin Bun. Kerajaan yang didirikan merupakan hasil usaha dari meruntuhkan kerajaan Hindu-Jawa Majapahit. Teapi Demak tidak berumur lama karena Raden Patah tidak memiliki kemampuan untuk menarik simpati orang-orang yang berada di pedalaman. Demak berakhir setelah dipimpin oleh Sultan Trenggana.

Kerajaan demak ini akan diteruskan oleh kerajaan Pajang. Sama halnya kerajaan Demak kerajaan ini juga tidak berumur lama. Kemudian muncullah kerajaan Islam yang kuat di Jwa yaitu kerajaan Mataram. Kerajaan in kan menjadi kerajaan yang bercorak Islam sebelum masa kolonial.

Masa Islam berakhir ketika masuknya orang-orang Eropa ke Indonesia. Orang-orang Eropa kan melakukan persaingan dagang dengan orang-orang Islam tentunya. Orang-orang Eropa datang ke Indonesia untuk keperluan pencarian sumber atau produsen rampah-rampah, karena harga rempah-rempah di Eropa melonjak tinggi. Orang-orang Eropa yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis. Mereka mendarat di Malaka pada 1511.

Setelah masuknya portugis disusul oleh bangsa Spanyol. Kedua bangsa ini akan bertemu di Maluku danmengadakan kontak senjata dalam memperebutkan wilayah kekuasaan di Maluku. Pertempuran ini berakhir ketika ditandatanganinya perjanjian Thordesillas. Dan yang terakhir bangsa Erop ayang masuk ke Indonesia adalah bangsa belanda, dipimpin oleh Cournelis de Houtman, armad ini mendarat di Banten, pada1596. Belanda disambut baik oleh penguasa banten, mereka diberikan tanah di Jayakarta untuk membangun gudang rempah-rempah. Tetapi belanda memint amonopoli sehinggatrejadilah perlawanan dari banten, kemudian Belanda menyingkir ke maluku dari maluku belanda membangun VOC. VOC sebagai kongsi dagang dan monopoli perdagang rempah-rempah atas Indonesia.

Periodisasi yang sangat panjang pada buku ini, tapi banyak hal-hal menarik yang dapat ditemukan. Dengan identifikasi peristiwa itu banyaklah versi tentang masuknya Islam ke Indonesia dan pembawa islam ke Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengertian “masuk”, antara lain: ada hubungann dan ada pemukiman muslim, berkembangnya komunitas Islam, dan sudah berdirinya kerajaan Islam. Selain itu juga versi membawa Islam di Indonesia antara lain India (Gujarat), Persia, Arab, dan Cina. Buku ini memberikan warna baru, pengetahuan baru Islam di bawa dari Cina. Tetapi hal itu tidak perlu diperdebatakan tergantung cara melihat “masuknya Islam ke Indonesia”. Dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, walaupun tidak secara detail dijelaskan karena keterbatasan tempat. Dan masa situ berakhir ketika kolonialisme Belanda melalui VOC diperlakukan , masuklah Indonesia pada masa kolonialisme atau penjajahan

sumber :

http://sejarawan.wordpress.com/2008/09/08/books-report-buku-runtuhnya-kerajaan-hindu-jawa-dan-timbulnya-negara-negara-islam-di-nusantara/#comment-802"

Read More

TNI AL Siap Bantu Ekskavasi Situs Gunung Padang

Hasil temuan Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, bahwa ada bangunan megah yang terkubur di bawah situsi Gunung Padang, mengundang apresiasi banyak pihak. Termasuk TNI Angkatan Laut.
Melalui Kadispen TNI AL, Laksma TNI Untung Suropati, TNI AL menyatakan kesediannya membantu para ilmuwan melakukan proses ekskavasi terhadap bangunan purba yang terkubur di situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

“Pada prinsipnya TNI AL selalu siap dilibatkan,” ungkap Untung saat menghadiri seminar bertajuk “Teknologi Perkapalan dan Sejarah Peradaban Indonesia” di Universitas Indonesia, Rabu (10/4).
Dalam seminar tersebut, Laksma TNI Untung Suropati mendengar pemaparan langsung dari paparan dari arkeolog yang tergabung dalam Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, Dr. Ali Akbar, terkait temuan terbaru dalam sejarah peradaban Indonesia itu.

Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasjim Djalal, yang banyak mewakili Indonesia dalam meja perundingan batas-batas Negara, menyatakan bahwa  temuan sejarah merupakan bukti pendukung utama dalam menentukan batas-batas negara.

“Saya mengikuti paparan Pak Ali Akbar, bahwa Gunung Padang bukan sekadar artefak sejarah. Sudah bagus pemerintah mau membantu peneliti, selama ini kesanya para peneliti dibiarkan bekerja sendiri,” ujarnya.

Sekedar informasi, Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang merupakan gabungan sejumlah ilmuwan terbaik Indonesia, diantaranya, seperti Dr. Danny Hilman Natawijaya (Ahli Kebumian dari LIPI), Dr. Andang Bachtiar (Mantan Ketua Umum IAGI), dan Dr. Ali Akbar (Pendiri Masyarakat Arkeologi Indonesia).

Ada pula Dr. Lily Tjahjandari (ahli budaya FIB UI), Pon Purajatnika (praktisi arsitek dan kawasan), Hokky Situngkir (Ahli kompleksitas dan astronomi dari BFI), Dr. Budianto Ontowirjo (Ahli permodelan sipil BPPT), Dr. Andri S Subandrio (Ahli petrografi ITB), Prof.DR.Zaidan Nawawi (Ahli Administrasi Negara), dan lain-lain.

Tim ini dibentuk atas inisiatif Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, merupakan pendalaman terhadap temuan ikutan dalam penelitian kebencanaan purba.

Tim Terpadu Riset Mandiri ini sendiri menggunakan berbagai metode non konvensional dalam penelitianya seperti penggunaan geolistrik, georadar, maupun geomagnetik, serta dan alat bantu geofisika lainnya.
Selain itu, mereka juga menggunakan citra satelit, foto IFSAR, kontur dan peta model dijital elevasi (DEM). Data yang dihasilkan kemudian ditambah dengan pembuktian paleosedimentasi di beberapa titik bor sampling dan analisa petrografi.

Sejauh ini, kesuksesan Tim Terpadu Riset Mandiri ini adalah kesimpulan mereka bahwa ada bangunan megah berukuran 15 hektar (setara dengan 10 kali dari Candi Borobudur) yang tertimbun di Gunung Padang.

Ini pertamakalinya  ilmuwan-ilmuwan kita mampu secara mandiri –tanpa bantuan asing–menemukan bukti pusat kebudayaan purba yang mengejutkan dunia. “Dan yang lebih penting dari itu, tim dari lintas disipilin ilmu dan asal institusi juga mampu berkerjasama dan membuktikan kemampuan bangsa kita kepada dunia,” kata Andi Arief.
Lifany Husnul Kurnia

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130411/tni-al-siap-bantu-ekskavasi-situs-gunung-padang.html#ixzz2QRqnWv3k
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Perang Kebudayaan

Kita tentunya masih ingat pada Trisakti Bung Karno, yakni mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Bung Karno mengaitkan kebudayaan dengan ekonomi dan politik. Bahkan, dalam perjuangan kebangsaan, ketiganya tak dapat terpisahkan. Kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi politik yang sedang berkuasa di satu negeri. Kesimpulan inilah yang akan membimbing beberapa uraian dalam tulisan singkat ini.

Masa Penjajahan
Belanda dengan kongsi dagangnya (VOC) yang di pimpin oleh Cornelis De Houtman memasuki bumi Nusantara (1595), mendarat di Banten dengan tujuan merampok kekayaan alam dengan kedok berdagang rempah-rempah. Pada awal abad ke 17 (tahun 1602), kedok itu terbuka. Parlemen Belanda menabalkan VOC sebagai wakil dari pemerintahan Belanda, yang bertugas untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan mengisi kas Belanda yang pada masa itu sedang menghadapi perang dengan Spanyol.

Dalam usaha mempertahankan dominasinya, VOC merasa perlu melakukan penyelidikan kebudayaan masyarakat Nusantara. Awalnya para misionaris dibebankan tugas untuk melakukan penelitian terhadap kebudayaan dan masyarkat Nusantara. Kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik karena pemuka agama Islam dengan cepat mengantisipasinya dengan cara menghalang-halangi misionaris masuk ke daerahnya.  Pada tahun 1778, Inggris menyerbu Jawa, dan kekuasaan VOC direbut oleh Inggris. Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jendral. Raffles mempunyai perhatian serius terhadap kajian ilmu pengetahuan dan kajian terhadap masyarakat Jawa. Raffles mendirikan Bataviasche Genootschap van Kusten en Westenscappen sebuah lembaga penelitian yang akan bekerja untuk mempelajari bahasa, hubungan sosial, adat dan kebudayaan masyarakat Jawa. Dari data-data yang telah dikumpulkan lembaga tersebut, Thomas Stamford Raffles menulis ”History of Java” pada abad ke 19.
Kesimpulan masyarakat Jawa kuno seperti yang dilukiskan Pramoedya dalam tetralogi Pulau Buru dengan mengutip Mpu Tantular menerangkan bahwa bangsa Jawa adalah masyarakat yang mudah menyesuaikan diri akibat peristiwa peperangan-peperangan masa lalu (konflik Mahayana dan Hinayana dalam Budha) yang banyak memakan korban nyawa, yang akhirnya melahirkan watak kompromi, karena hanya ada dua pilihan bagi bangsa yang kalah, yakni menyesuaikan diri atau melarikan diri. Kompromi ini juga bisa di lacak dari penggabungan dua keyakinan, yakni Wangsa Syailendra yang Budha dan Wangsa Sanjaya yang Hindu, hingga melahirkan Shiwa Budha ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Untuk persatuan Shiwa – Budha, dalam kitab Sutasoma, Mpu Tantular Menulis: ”Siwa Budha Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”.

Akhirnya, Jawa juga menyesuaikan diri dengan pemerintahan kolonial Belanda, dengan menerima beban pajak, sewa tanah, tanam paksa (culturstelsel), dan hukum kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda mereorganisasi tatanan pemerintahan raja-raja di Jawa dalam beberapa jabatan kepegawaian, yakni: Bupati, Wedana dan Asisten Wedana yang semuanya berada dibawah kendali Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg (Bogor).

Untuk mengukuhkan kekuasaannya, Belanda mendirikan sekolah–sekolah berbahasa Belanda, menyebarkan agamanya (Kristen), mengeluarkan hukum kolonial untuk mengadili perkara pribumi, mengajarkan kebiasaan–kebiasaan Belanda sebagai kebiasaan yang terpuji dan beradab, mengeluarkan paket kebijakan rasial yang intinya rakyat pribumi berkedudukan lebih rendah dari peranakan Belanda (Indo) dan Belanda totok, dan menghegemoni pikiran masyarakat pribumi dengan koran-koran berbahasa belanda.

Koran sebagai produk kebudayaan mempunyai arti penting dalam menundukan kebudayaan suatu bangsa. Didalam koran terbitannya sendiri, Belanda selalu memuji-muji pemerintahannya yang lebih baik daripada pemerintahan raja-raja Jawa yang memandang rendah kemanusiaan, gemar kawin dan berlaku bebas untuk mengambil anak gadis siapa saja yang hendak di peristrinya. Belanda mengutuk kekuasaan raja-raja jawa terdahulu dengan memberi label ”terbelakang dan biadab”, sementara dibawah pemerintahannya, Hindia Belanda menjadi beradab. Pendeknya, koran dijadikan media untuk membenarkan apa saja yang diperbuat pemerintahan Belanda.

Dalam hal ini, Belanda sudah mengukuhkan kebudayaan baru yang hendak ditujukan untuk menghabisi kebudayaan lama. Generasi awal intelektual Indonesia pun memuji-muji kemajuan Belanda dan Eropa, serta enggan berpakaian daerah (Jawa) dan lebih menyukai cara berpakaian Belanda, dan juga menulis dalam Belanda. Sedangkan bahasa Melayu di cap sebagai bahasa terbelakang dan hanya dipakai oleh rakyat pribumi yang terbelakang.

Perjuangan Membangun Kebudayaan Nasional di Zaman Pergerakan

Sumpah Pemuda (1928) adalah sebuah tekad untuk membentuk nation yang mempunyai arti penting dalam perkembangan membangun kebudayaan nasional. Satu bahasa Indonesia adalah tekad meruntuhkan dominasi bahasa Belanda sebagai bahasa penguasa, dan menjadikan bahasa Melayu (yang disempurnakan) menjadi bahasa persatuan nasional, menjadi bahasa pergerakan, dan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan.
Perjuangan untuk mengukuhkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan (resmi) juga mengalami perdebatan yang panjang. Periode 1935–1939 adalah masa penyempurnaan bahasa Indonesia dengan beberapa karya tulis dari intelektual Indonesia sebagai bahan acuannya, antara lain, karangan St. Takdir Alisyahbana, Amrin Pane, Amir Hamzah dan angkatan Balai Pustaka lainnya. Sebelum periode ini, beberapa tulisan Bung Karno dan Bung Hatta masih merupakan bahasa campuran, yakni bahasa Melayu bercampur Belanda. Lalu diadakan kongres Bahasa Indonesia di Solo pada tahun 1938 untuk menyempurnakan bahasa Indonesia.

Sejak Medan Priyayi merintis kelahiran koran pribumi dan dapat diterima baik oleh rakyat pribumi, beberapa koran berbahasa melayu pun bermunculan dan berposisi sebagai organ-nya organisasi pergerakan, seperti Pewarta Oemoem (Parindra), Adilpalametra dan Toentoenan Desa (Budi Utomo), Oetoesan Hindia (SI), Sinar Djawa dan lain-lain. Koran pribumi adalah counter opini dari koran-koran Belanda yang pro pada kepentingan politik dan akumulasi modal Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, lagu-lagu perjuangan menjadi bagian yang tak kalah penting dalam menyuarakan kemerdekaan kepada rakyat pribumi. Tahun 1942, saat negara sekutu dikalahkan oleh Jepang, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh WR. Supratman dikumandangkan radio pusat di Jakarta. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang juga mengumandangkan lagu tersebut bersamaan dengan lagu Nippon Hosyo Kanri di radio Jepang yang berpusat di Tokyo. Tapi ternyata kegiatan itu hanya berlangsung singkat dan hanya bertujuan untuk menjinakkan bangsa Indonesia, dan segera melarangnya saat bangsa Indonesia tengah serius menyempurnakan kemerdekaannya dengan membentuk sistem pertahanan rakyat. Jepang yang sejak semula ingin berkuasa atas Asia lantas menghentikan sandiwara empati tersebut, dan menggantikannya dengan kewajiban mengumandangkan lagu ”Kimigayo” dalam setiap upacara kenaikan bendera Jepang.

Lahirnya lagu-lagu perjuangan Indonesia seperti ”Maju Tak Gentar” yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak, ”Satu Nusa Satu Bangsa” ciptaan Liberty Manik, ”Berkibarlah Bendera-ku” ciptaan Bintang Sudibyo (Ibu Sud), ”Syukur” ciptaan Husein Mutahar, dan ”Halo-halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki adalah hasil dari persatuan seniman yang tergabung didalam Badan Pusat Kesenian Indonesia (BPKI) pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Sanusi Pane dan Mr. Sumanang, dan nama-nama diatas yang juga menjadi pengurusnya.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tantara NICA (Belanda) masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng pada pasukan sekutu yang dikomandoi Inggris selaku wakil negara sekutu pada tahun 1945. Dua tahun kemudian muncullah ketegangan yang berlanjut pada Agresi Militer Belanda pertama dan setahun kemudian tindakan yang sama terulang yakni Agresi Militer Belanda ke II. Lagu-lagu perjuangan seperti yang tersebut diatas juga berperan penting dalam membakar semangat juang tentara rakyat yang masih bayi, laskar-laskar rakyat dan pemuda-pemuda Indonesia untuk berjuang mengangkat senjata membela dan mempertahankan kemerdekaan.

“Imperialisme Budaya” dan peran Media Massa

Herb Schiller dalam Communication and Cultural Domination berpendapat bahwa kemunculan teori Imperialisme Budaya dapat dilihat dari dominasi barat atas media diseluruh dunia. Barat sebagai perwakilan kekuatan modal, dengan kekuatan modalnya menguasai pemberitaan di dunia ini. Mereka cukup mempunyai akses diseluruh dunia, begitu juga dengan jaringannya. Dengan kecanggihan tekhnologi, kekuatan modal dan luasnya jaringan, media barat menjadi sangat mengesankan bagi dunia ketiga.

Barat kemudian meracuni alam pikiran rakyat dunia ketiga dengan berita-beritanya yang mewakili kepentingan korporasi modal dunia, menyensor berita-berita perjuangan rakyat dunia ketiga dan berita-berita lain yang menentang dominasinya, menyensor berita bahkan tidak memberitakan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya (seperti kudeta terhadap Hugo Chavez tahun 2002), membelokan sejarah dengan film-filmnya (seperti film perang Vietnam misalnya), meracuni para pemuda dengan style berpakaian ala mereka, berpenampilan glamour, budaya kekerasan liar, gengster, mafia, sex bebas, narkoba, menayangkan kedermawanan mereka terhadap orang miskin dengan tayangan reality show dll.

Kehebatan media barat dengan propaganda massif yang terus menerus di konsumsi oleh negara dunia ketiga akan berbuah menjadi pengekoran, yakni peniruan secara vulgar apa-apa saja yang mereka lihat dan ditayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses peniruan ini terjadi tanpa sadar dan nyaris berjalan tanpa counter yang sepadan. Proses peniruan inilah yang menghancurkan budaya asli negera dunia ketiga.
Kita tentunya masih ingat bagaimana media barat mempropagandakan ”terorisme dan penjahat perang” serta merasionalisasi tindakan AS menginvasi Irak sebagai upaya menciptakan demokrasi di Irak, begitu juga di Libya, Afghanistan, dan yang baru-baru ini sedang menghangat, yakni ketegangan AS dengan Iran dan Korea Utara. Begitulah media barat menyebarkan kebohongan-kebohongan di pikiran rakyat dunia ketiga.

Media barat juga mengkampanyekan ”klub malam” sebagai gaya hidup kaum profesional, sebagai hiburan pelepas penat bekerja, merendahkan derajat perempuan dengan menjadikannya bintang iklan mobil mewah (berpose seksi dengan menari eksotis dibadan mobil), mengkampanyekan kelestarian alam dan hutan padahal perusahaan mereka adalah pelaku pembalakan liar, menghapus ingatan sejarah dengan cerita-cerita kepahlawanan super hero dari negeri paman Sam, hingga anak-anak di Indonesia lebih mengenal Spider Man ketimbang Untung Suropati yang gagah berani, lebih mengenal Cat Women ketimbang Kartini dll.
Sepak terjang media barat yang begitu hebat dan massif juga di jadikan standard oleh media massa kita.

Stasiun TV kita misalnya, berlomba-lomba mirip dengan media barat. Bahkan beberapa acara memang sengaja di impor ke Indonesia, seperti Indonesian Idol, Take Me Out dan Xfactor misalnya. Begitu juga dengan perfilm-an kita, yang ramai-ramai memproduksi film horror dengan kombinasi cerita porno di dalamnya. Tayangan-tayangan yang menjauhkan orang miskin dari kesadaran kritisnya, dipelopori oleh tayangan reality show yang ber-empati terhadap orang miskin dan mengaburkan masalah kemiskinan menjadi persoalan takdir hidup dan tidak menyentuh akar persoalannya yakni tanggung jawab negara menyejahterakan rakyat-nya. Dan banyak lagi yang teramat panjang untuk disebutkan satu persatu.

Saya sendiri merasa beruntung pernah hidup di zaman Soeharto, dan besar di era reformasi. Paling tidak, peristiwa 1998 masih hangat diperbincangkan di kampus-kampus, termasuk kampus tempat saya kuliah. Saya ingat saat pertama kali bergabung kedalam organisasi pergerakan di USU, dan rangsangan itu saya terima karena peristiwa 1998 menjadi atmosfir dalam pergerakan mahasiswa. Sekarang, setelah 11 tahun berlalu, peristiwa itu tak lagi menarik dan hangat, tidak lagi menjadi atmosfir, dan dikalahkan dengan komunitas Sahabat NOAH, kelompok fans artis dan band ”ngak-ngik-ngok” dan yang tak kalah hebatnya, fenomena K-Pop yang ditiru habis-habisan, mulai dari musik, pakaian, sibak rambut, sampai apa saja yang berbau Korea (juga film bersambungnya).

Perjuangan kebudayaan di Indonesia memang akan menjadi berat, terutama karena saat ini yang sedang dilawan adalah ”Imperialisme budaya” yang berbentuk Industri (komersil) yang mengedepankan laba (keuntungan) dan pelipatgandaan keuntungan (akumulasi). Yang dilawan saat ini adalah dominasi kebudayaan ala ”Amerika” yang mengedepankan ”life style” rupanya tengah menjerumuskan rakyat dunia ketiga dalam pola hidup konsumtif, berbeda dengan dominasi kebudayaan kolonial yang berupa sekolah dan perguruan-perguruan tinggi yang mewakili gagasan kolonialismenya.

Imperialisme budaya mempunyai struktur (jaringan) dan infrastruktur yang kuat. Menghasilkan produk yang massif dengan perubahan terus menerus. Dia juga masuk ke institusi-institusi pendidikan (negara dunia ketiga) terutama untuk tetap mengokohkan akumulasi modalnya dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang hanya bisa melahirkan para konsumen, tidak lagi produsen. Dia juga masuk kedalam institusi agama untuk menyebarkan kepasrahan akan nasib kemiskinan yang di derita sebagai takdir dan ketetapan Tuhan.

Perang Gagasan adalah Perang Kebudayaan

Sekarang, dalam masa demokrasi liberal jalannya kesenian dan kesastraan berjalan dalam bingkai industri. Musik dimonopoli industri, tari-tarian juga demikian, film apa lagi, bahkan karya sastra pun begitu. Dalam masa demokrasi liberal sekarang ini, jalannya kebudayaan tidak identik dengan haluan politik tertentu. Sesuai bangunan sistemnya yang ”liberal” maka kesenian dan kesastraanya juga demikian nasibnya. Namun secara keseluruhan, kehadirannya justru merusak fikiran rakyat dan membikin demoralisasi berkepanjangan.
Perang gagasan adalah hal penting yang harus dilakukan terus menerus. Gagasan akan kebudayaan yang bergaris ”Realisme Revolusioner”  harus lahir mengiringi setiap karya yang mewakilinya. Menjadi sangat penting untuk mengurai sejarah lagu-lagu perjuangan dimasa pergerakan kemerdekaan saat mengulas sebuah album yang berisikan lagu-lagu perjuangan. Begitu juga dengan uraian  sejarah seni rupa yang melukiskan tentang penderitaan dan cita-cita perjuangan kemerdekaan, dan hal yang sama untuk karya-karya sastra yang mewakili semangat revolusioner. Uraian sejarah menjadi penting sebagai upaya mengembalikan ingatan sejarah, bahwa lahirnya seniman musik Indonesia berawal dari lagu-lagu perjuangan, lahirnya karya sastra Indonesia juga demikian bahkan film ”Nyai Dasima” produksi tahun 60-an juga lahir dari semangat yang sama.

Perang gagasan juga harus beriringan dengan perang media. Perang media adalah upaya membikin media massa alternatif untuk berdiri dengan jujur dalam pemberitaan, meng-counter opini sesat dan berpihak pada rakyat sebagai pelaksana perubahan kemajuan jaman.
Tentunya hal ini tak mudah, terutama jika kita sadari musuh yang kita hadapi adalah industri besar. Menjadi tidak mudah karena situasi sekarang berbeda dengan situasi dahulu dimana idiologi-idiologi politik sangat berakar kuat dalam pikiran masyarakat. Bagaimanapun sulit dan peliknya jalan revolusi kebudayaan, kita tetap harus membuka jalan.

Randy Syahrizal, Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumatera Utara. Ia bisa dihubungi di email: randy.syahrizal@yahoo.com
 

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/suluh/20130407/perang-kebudayaan.html#ixzz2PlsLziQc
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Kisah ‘Haji Merah’ Dari Sumatera Barat

Pada tahun 1920-an, ketika benih marxisme mulai masuk ke Indonesia, yang menyebarkannya ke bumi—rakyat—adalah para Haji. Mereka mengibarkan panji-panji “Islam Komunis”.
Di Jawa, penggerak utamanya bernama Haji Misbach. Ia adalah seorang mubaligh didikan pesantren. Selain itu, Misbach sudah menunaikan ibadah Haji di Tanah Mekah. Dan, jangan salah, dia bisa berbahasa Arab.
Di Sumatera Barat, orang seperti Haji Misbach juga ada. Namanya: Haji Ahmad Khatib alias Haji Datuk Batuah. Ia lahir tahun 1895, di Koto Laweh, Padang Panjang. Ayahnya, Syekh Gunung Rajo, adalah seorang pemimpin Tarekat Syattariyah.

Datuk Batuah sempat mengenyam pendidikan dasar di sekolah Belanda. Setelah tamat, ia menuntut ilmu di Tanah Mekah selama 6 tahun, yakni dari tahun 1909 hingga 1915. Di sana ia berguru pada Syech Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Saat itu, di Sumatera Barat, sudah berdiri perguruan Islam bernama “Sumatra Thawalib”. Perguruan ini didirikan oleh kaum modernis Islam, yang berusaha melakukan pembaruan Islam melalui pendidikan. Salah satu gurunya bernama Haji Rasul—ayah dari Buya Hamka.

Audrey Kahin, dalam bukunya “Dari Pemberontakan ke Integrasi”, mencatat bahwa beberapa guru di Sumatera Thawalib tidak melarang murid-muridnya mempelajari teori-teori radikal, termasuk marxisme.
Begitu pulang dari Mekah, Datuk Batuah langsung bergabung dengan Sumatera Thawalib. Awalnya, ia menjadi murid Haji Rasul. Dia dianggap murid paling cerdas dan dinamis. Karena itu, ia pun diangkat menjadi Asisten pengajar oleh Haji Rasul.

Namun, karena pengaruh teori-teori radikal, Datuk Batuah sering berseberangan pendapat dengan Haji Rasul. Haji Rasul sendiri sangat otokratis dan konservatif. Ia menentang ide-ide radikal yang digandrungi oleh muridnya.

Pada tahun 1920-an, Haji Datuk Batuah ditugasi oleh Haji Rasul untuk meninjau keadaan sekolah Thawalib di Aceh. Namun, siapa sangka, di perjalanan inilah Ia bertemu dengan Natar Zainuddin, seorang propagandis serikat buruh kereta api (VSTP).

Datuk Batuah dan Natar Zainuddin langsung berkawan akrab. Pada tahun 1923, keduanya berangkat ke Jawa. Entah sengaja atau tidak, keberangkatan mereka bertepatan dengan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI)/Sarekat Rakyat (SR) di Bandung, Jawa Barat.

Datuk Batuah dan Natar Zainuddin jadi peserta di kongres itu. Saat itu, seorang Haji dari Surakarta, yaitu Haji Misbach, tampil berpidato di Kongres. “Saya bukan Haji, tapi Mohammad Misbach, seorang Jawa, yang telah memenuhi kewajibannya sebagai muslim dengan melakukan perjalanan suci ke Mekah dan Medinah,” begitulah Misbach memperkenalkan dirinya.

Namun, begitu Misbach masuk ke inti pidatonya, Datuk Batuah langsung terperangah. Menurut Misbach, ada kesesuaian antara ajaran Al-Quran dan Komunisme. Antara lain, Al-Quran mengajarkan bahwa setiap muslim harus mengakui hak azasi manusia. Tetapi hal itu juga menjadi prinsip dalam program komunis.
Selain itu, kata Misbach, Tuhan memerintahkan untuk melawan segala bentuk penghisapan dan penindasan. Hal itu juga menjadi jiwanya kaum komunis. Lebih penting lagi, komunisme tidak mentolerir diskriminasi pangkat dan ras. Ajaran Karl Marx ini juga mengutuk klas-klas di dalam masyarakat. Slogannya: Sama rasa, Sama rata! “Siapa yang tidak bisa menerima prinsip-prinsip komunisme berarti dia belum benar-benar muslim,” kata Misbach di akhir pidatonya.

Pidato Misbach sangat membekas dalam pikiran Datuk Batuah. Begitu pulang ke Sumatera Barat, ia segera menyebarkan pandangan “Islam Komunis” ala Misbach itu kepada murid-muridnya di Perguruan Thawalib dan melalui koran “Pemandangan Islam”.

Sementara Natar Zainuddin, yang kembali ke Sumatera Barat pada Mei 1923, segera menyebarkan gagasannya melalui koran “Djago-Djago”. Dua koran ini pula yang menjadi terompet perjuangan menentang kolonialisme di Sumatera Barat.

Pada tanggal 20 November 1923, berdirilah PKI seksi Padang Panjang dengan susunan pengurus: Haji Dt. Batuah (Ketua), Djamaluddin Tamim (sekretaris dan bendahara), Natar Zainuddin (anggota), dan Dt. Machudum Sati (anggota).

Sejak itu, Datuk Batuah menjelma menjadi “propagandis komunis”. Rakyat banyak menyebutnya “ilmu kuminih”. Banyak pedagang terseret dalam propaganda “Islam Komunis”. Maklum, Islam mengharamkan praktek “Riba” dan melarang umatnya menumpuk harta. Ini selaras dengan propaganda Marxisme menentang kapitalisme.

Haji Datuk Batuah menikah dengan Saadiah. Hasil perkawinannya dikaruniahi tiga anak. Salah seorang anaknya diberinama: LENIN. Lalu, Datuk Batuah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Zainab. Ia dikaruniai seorang putri bernama KARTINI.

Sebagai seorang komunis, Haji Datuk Batuah tetap taat pada agamanya. Audrey Kahim mengutip pernyataan Buya Hamka tentang Haji Datuk Batuah: “Rupanya dia menjadi pengikut setia komunisme hanya untuk hal-hal yang menyangkut (ajaran) ekonomi, tidak dalam hal-hal materialisme historisnya. Jadi, dia komunis tulen yang masih memeluk agama Islam. Konon kabarnya, orang-orang komunis yang anti-agama harus hormat kepadanya. Sebab dia tidak keberatan bersikap keras terhadap orang-orang yang mencela agamanya.”

Propaganda “Islam Komunis” sangat membumi. Rakyat pun berbondong-bondong menjadi anggoat PKI. PKI Padang Panjang punya pusat propaganda bernama: International Debating Club (IDC). Namun, rupanya, Belanda sangat khawatir dengan hal itu. Maklum, PKI adalah organisasi paling radikal dan paling keras menentang kolonialisme Belanda.

Akhirnya, baru 2 bulan beraktivitas di Padang Panjang, Belanda menggeledah IDC. Itu terjadi tanggal  11 November 1923. Saat itu, aktivis IDC sedang melipat-lipat koran Djago-Djago! Tiba-tiba datang Polisi bersenjata lengkap menggeledah tempat itu.

Natar Zainuddin dan Datuk Batuah ditangkap. Sehari kemudian, para aktivis PKI Padang Panjang dan anggota Redaksi Djago-Djago juga mulai ditangkapi oleh Belanda. Sebulan kemudian, Djamaluddin Tamin juga ditangkap.

Datuk Batuah dan Natar Zaimuddin dibuang ke Timor (NTT). Natar Zainuddin dibuang ke Kafannanoe (Kefamenanu), sedangkan Datuk Batuah dibuang ke Kalabai (Kalabahi, Alor). Namun, meski di pembuangan, Datuk Batuah tetap aktif berjuang.

Bersama dengan  Christian Pandie, aktivis Timor, mendirikan organisasi bernama Partai Serikat Timor. Tak lama kemudian, partai ini berganti nama menjadi Partai Serikat Rakyat. Azasnya tetap: Komunisme! Sayang, ketika meletus pemberontakan PKI tahun 1926, aktivis Partai Sarekat Rakyat turut ditumpas Belanda.
Pada tahun 1927, Datuk Batuah dan Natar Zainuddin dipindahkan ke Boven Digul, Papua. Tidak banyak dokumentasi terkait kehidupan Datuk Batuah dan Natar selama di Digul. Begitu Jepang merengsek masuk Indonesia, Datuk Batuah dipindahkan New South Wales, Australia.

Konon kabarnya, Datuk Batuah dan istrinya, Saadiah, sempat kembali ke Indonesia dan tinggal di Solo, Jawa Tengah. Dalam buku Soe Hok Gie, Orang-Orang Di Persimpangan Kiri Jalan, disebutkan bahwa Datuk Batuah masuk daftar anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia mewakili Solo bersama DN Aidit dan Alimin.

Tahun 1948, Ia kembali ke kampung halamannya: Koto Laweh, Padang Panjang. Di sana ia tetap berpropaganda komunisme. Datuk Batuah meninggal dunia tahun 1949.

Risal Kurnia, Kontributor Berdikari Online

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/tokoh/20130406/kisah-haji-merah-dari-sumatera-barat.html#ixzz2Ph5D12ub
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Read More

Rakyat Kecil Menjadi Korban Ketidakadilan Hukum (Bercermin Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda)

Masa Kolonial Belanda

            Pada tahun 1903, Sastrawan Peranakan Tionghoa bernama Gouw Peng Liang juga turut menuliskan kisah yang bertemakan ”kriminalisasi” terhadap Tan Hin Seng seorang rakyat kecil (pedagang sayur) oleh seorang tuan tanah Lo Fen Koei, dimana kasus yang diperkarakan telah diskenariokan oleh Tuan Demang Tabri (Priyayi) untuk menawar pasal-pasal hukum dengan anak gadisnya yang cantik jelita.

            Dalam cerita yang diambil dari kisah nyata di Jawa, Lo Fen Koei, seorang Tuan Tanah dan Pachter Opium di Residen Benawan, Afdelling Banjar Negara, punya keinginan untuk mengangkat gadis cantik bernama Tan San Nio sebagai istri mudanya, alias gundik. Ayah gadis cantik ini adalah seorang penjual sayur yang menyewa tanah di lahan milik Lo Fen Koei. Kehidupannya sangat miskin. Ayah gadis ini menyimpan rasa benci kepada tuan tanah Lo Fen Koei atas tindakan semena-mena terhadap para koeli dan tindakannya juga yang selalu menaikkan sewa atas tanah. Akhirnya, sang Ayah menolak lamaran Lo Fen Koei dengan sangat kasar meskipun di iming-iming mendapat rumah besar di Banjar Negara dan uang sebesar 500 Gulden, ditambah tidak perlu lagi membayar uang sewa tanah.

            Tuan tanah Lo Fen Koei marah atas penolakan itu. Kemudian menyuruh pesuruhnya untuk memasukan candu kedalam bakul sayur milik Ayah gadis cantik tersebut, dan juga mencari sekutu di dalam birokrasi pemerintahan Afdelling dengan membayar Tuan Demang Tabri untuk melakukan penggeledahan isi rumahnya bersama polisi Afdelling Banjar Negara. Setelah proses penggeledahan, Tuan Demang menjumpakan sang Ayah kepada Lo Fen Koei dengan bujuk rayuan untuk mendapatkan kebebasan dengan menukar pasal candu gelap menjadi candu kongsi, dan karena perubahan pasal itu dia tidak akan ditahan. Bujuk rayu itu tentunya mensyaratkan kerelaan sang Ayah untuk merestui pergundikan anaknya.

            Tapi dia menolak mengakui kepemilikan candu itu, dan tetap berkeras untuk tidak menikahkan putrinya kepada tuan tanah Lo Fen Koei. Akhirnya, sang ayah harus mendekam di penjara, dan bertambah ingin nafsunya si tuan tanah karena si nona cantik sudah tanpa perlindungan ayahnya.

Masa Sekarang Ini

            Baru baru ini ketidakadilan hukum ditunjukkan oleh vonis ringan yang ditujukan pada Rasyid Amrullah, anak menteri perekomian Hatta Radjasa, terdakwa tabrakan maut yang menghilangkan nyawa orang lain, dengan hukuman percobaan selama 6 bulan. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah menjerat Rasyid dengan dua dakwaan, pertama dakwaan primer, yakni Pasal 310 ayat (3) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, karena menyebabkan luka berat, dan kedua dengan pasal yang sama ayat (2) dengan ancaman 1 tahun penjara karena telah menyebabkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Sementara tabrakan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan dan luka berat saja, namun telah menewaskan dua korban jiwa sekaligus. Bagaimana tuntutan berat berubah menjadi sangat ringan?

            Di Medan, pada bulan Juli 2012, setelah diberlakukannya ketetapan MA mengenai perubahan pasal Tipiring, saya juga menyaksikan sendiri jalannya persidangan seorang buruh yang dituduh mencuri kabel baja sepanjang kurang dari satu meter. Kebetulan saya dekat dengan buruh ini, dan saya mengikuti kasusnya.

            Sepulangnya dari pabrik (masih dilokasi pabrik) dia mendapati kabel bekas ditengah jalan pabrik, dan dia mengutipnya. Dia menyangka kabel itu tak dipakai lagi. Dalam pemeriksaan rutin di pos satpam sebelum pulang, satpam menemukan kabel bekas tersebut didalam tas nya. Kemudian buruh yang bekerja di Pabrik Keramik (PT. Jui Shin Indonesia) ini langsung dibawa ke kantor polisi Medan Labuhan dan diproses.

            

Dalam pembelaannya, dia mengaku keberatan dengan tuduhan pelapor bahwa kabel itu dicuri dan hendak dijual kembali. Dia mengatakan bahwa kabel bekas itu akan dipergunakan untuk menambah panjang tali jemuran dirumahnya.

            Buruh tersebut mendapat hukuman 7 bulan kurungan. Hukuman ini bertentangan dengan amandemen soal Tipiring yang telah ditetapkan MA (Februari 20120) bahwa tindak pidana ringan alias Tipiring (dibawah 2,5 juta) tidak perlu dilakukan penahanan. Namun para priyayi dilingkungan kepolisian dan pengadilan ini tak pernah peduli ketetapan itu meskipun sudah pasti menerima sosialisasinya.

            Sebelumnya, ancaman hukuman 5 tahun juga dialami seorang siswa SMK yang mencuri sendal seorang polisi. Juga seorang nenek yang bernama Minah, yang dilaporkan Perusahaan Perkebunan dengan tuduhan mencuri buah Kakao (Cokelat). Nenek ini kemudian menjalani hukuman tahanan rumah selama 1 bulan 15 hari. Motif Minah sebenarnya sederhana saja, mengambil buah kakao untuk dijadikan bibit tanaman, dan setelah dipergoki oleh petugas Perusahaan, nek Minah kemudian meminta maaf dan mengembalikannya. Namun tindakan ini menjadi tidak termaafkan oleh Perusahaan.

           

Mengapa Hukum Pidana dapat diperjual-belikan?

            Setelah Belanda merdeka dari penjajahan Prancis, Pemerintah Belanda pada tahun 1881 membuat kitab hukum pidana, yang secara otomatis juga berlaku bagi orang-orang Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Dan setelah Indonesia merdeka (1945) kitab ini (KUHP) juga-lah yang dipakai dalam mengadili kasus pidana di Indonesia hingga hari ini. Padahal, Belanda sendiri sudah lama meninggalkan kitab tersebut dan merevisinya berkali-kali.

            Menurut saya, tindakan copy paste tersebut membuat penerimaan masyarakat akan hukum menjadi kabur (karena tidak lahir dari ide kolektif masyarakat), bahkan hampir tidak dimengerti secara detail. Kurangnya pendidikan hukum kepada masyarakat menambah semakin kaburnya persoalan ini. Apalagi para Sarjana Hukum  yang berprofesi sebagai Pengacara tidak menempatkan hukum pada fitrahnya, melainkan menjadikannya sebagai pekerjaan (mata pencaharian) baru yang membuat persoalan hukum menjadi persoalan yang banyak memakan biaya.      Bagi rakyat kecil yang tidak mampu membayar pengacara, dia tidak akan mendapat pembelaan, bahkan tidak mendapat penjelasan hukum mengenai kasus yang menimpnya.

            Hal ini kemudian memudahkan para petugas hukum untuk bertindak sesukanya dengan menukar, menghilangkan bahkan menambahkan pasal-pasal didalam mengadili terdakwa.

            Bagi orang-orang ber-uang, seperti Perusahaan Perkebunan yang menuntut Nek Minah atau Perusahaan Bakri Group yang menuntut seorang nenek lainnya yang mencuri ubi untuk makan karena kehidupannya yang miskin, patut dicurigai bahwa hukum dibeli untuk menghukum siapa saja yang diduga sebagai ancaman terhadap Perusahaan, terutama ancaman terhadap akumulasi modalnya. Tak peduli seberapa kecil barang curian dan alasan apa yang mengiringi tindakannya

            Bagi rakyat kecil, pada umumnya mereka baru mengerti hukum setelah tersangkut persoalan hukum, dan menjadi korban penegakkan hukum. Mereka kemudian mengenal hukum sebagai permainan kotor orang yang ber-uang dengan petugas penegak keadilan.

Randy Syahrizal (randy.syahrizal@yahoo.com)

Read More