Tan Teng Kie : Kritik Peranakan Tionghoa dalam ”Syair Jalanan Kreta Api”

            Saya membaca karya Tan Teng Kie dalam Buku ”Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia) yang merupakan buku kompilasi dari pengarang-pengarang peranakan Tionghoa diakhir abad ke 19. Di Jilid pertama buku ini, pada permulaan saya sudah disajikan syair tanpa keterangan nama penulis yang bercerita tentang kedatangan Raja Siam (Thailand) pada tahun 1870 ke Batavia, yang disambut oleh Tuan Residen Batavia. Yang menarik justru dugaan penerbit atas syair ini sebagai buah karangan Tan Teng Kie, mengingat gaya penulisannya yang mirip dengan karya-karya Tan sesudahnya.  

            Dalam syair itu dilukiskan bahwa Tuan Residen Batavia menjalin persahabatan dengan Raja Siam. Karena persahabatan itulah Tuan Residen membuat penyambutan yang meriah di Batavia, mengarak Raja keliling kota dan disambut hormat oleh barisan serdadu kolonial dengan penghormatan militer, juga pasukan berkuda, barisan preman, barisan Islam dan barisan keturunan Tionghoa.

            Saat membaca Syair Jalanan Kreta Api, saya ikut pula menggeleng-gelengkan kepala dan kagum luar biasa atas keberanian penulisnya untuk mewakili curahan hati rakyat kecil dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh rakyat pribumi. Dengan tulisannya itu, peranakan Tionghoa telah membuktikan keberaniannya memelopori bahasa Melayu dalam tulis menulis, terlebih lagi syairnya ini mengandung protes keras terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda.

            Karena aktifitas sehari-hari Tan Teng Kie sebagai pedagang, saya diajak mengingat kembali definisi ”Orang Dagang” yang oleh Minke[1] di artikan sebagai orang yang berpengetahuan luas tentang kebutuhan hidup, usaha dan hubungannya. Perdagangan membikin orang terbebas dari pangkat-pangkat, tak membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia pembesar atau bawahan, bahkan budak pun. Pedagang berpikiran cepat, mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh (Jejak Langkah: hal. 520). Kaum dagang adalah golongan yang tidak menggantungkan hidupnya kepada pemerintahan kolonial (priyayi).     

            Pramoedya Ananta Toer, dalam Roman ”Anak Semua Bangsa” menyebutkan bahwa bangsa Cina adalah bangsa pengembara akibat kemiskinan ditanah airnya. Bangsa Cina secara bergelombang sudah memasuki daratan Asia Tenggara sejak sebelum masehi. Di Hindia Belanda (Indonesia) sendiri, golongan Tionghoa sudah sangat banyak dan terorganisir. Belanda melalui VOC juga pernah berkonfrontasi dengan golongan ini pada Perang Cina (1741-1743), dan perang yang berlangsung kurang lebih tiga tahun itu telah menumbangkan kekuasaan VOC disepanjang pesisir utara Jawa. Dalam proses internalisasi dengan masyarakat pribumi, orang-orang Tionghoa kemudian bercampur dengan pribumi lewat perkawinan. Dan dari perkawinan inilah lahir angkatan baru, yakni generasi Tionghoa Melayu.

            Tan Teng Kie adalah seorang indo peranakan Tionghoa (untuk membedakannya dengan pribumi totok) yang hidup dimasa Kolonial Belanda dan tinggal di kota Batavia. Tak ada tulisan dan dokumen apapun yang dapat memberikan keterangan riwayat hidupnya menyangkut kelahiran dan masa kecilnya untuk melacak riwayat pendidikannya. Dari buku ”Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia” hanya didapatkan sedikit informasi saja mengenai kehidupan ekonominya, yakni dia adalah seorang pengusaha yang memiliki toko di kota Batavia.

            Syair pertama yang diterbitkan atas namanya sendiri adalah ”Sya’ir Jalanan Kreta Api” yang terbit di Batavia tahun 1890. Syair ini bercerita tentang pembuatan jalan kereta api pertama dari Batavia ke Karawang dengan tujuan mengangkut kayu balok, pasir dan batu Koral. Saya berpendapat bahwa syair ini adalah syair berbahasa Melayu pertama yang paling berani dijamannya, karena melukiskan secara nyata penderitaan kuli-kuli yang bekerja pagi hingga malam untuk menyelesaikan pembuatan jalan kereta api jurusan Batavia – Karawang.

             Pendapat diatas tentunya masih sebuah hipotesa. Pendapat itu tentunya didukung oleh fakta sejarah bahwa penerbitan surat kabar pribumi pertama berbahasa Melayu  (Medan Priyayi) yang dirintis oleh RM. Tirto Adhi Suryo baru dimulai diawal abad ke 20. Pramoedya dalam Bumi Manusia dan Anak Semua bangsa menggambarkan kepada kita bahwa Minke (RM. Tirto Adhi Suryo) sebagai tokoh pelopor pers pribumi pada awal abad kedua puluh masih menulis dalam bahasa Belanda, dan seperti pribumi terdidik lainnya yang masih beranggapan bahwa Belanda (Eropa) adalah guru besar peradaban. Pribumi terdidik ini malah memilih menulis untuk surat kabar – surat kabar milik Belanda dengan bahasa Belanda.      

            Peranakan Tionghoa lebih dahulu membuat organisasi modern dan berserikat sebelum pribumi memulainya, adalah Tiong Hoa Hwee Koan yang disahkan oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1900 di Batavia. Dan diakhir abad ke 19, Tionghoa sudah lahir sebagai pelopor dalam penulisan berbahasa Melayu pada surat-surat kabarnya sendiri.

            Saat saya membaca ”Sya’ir Jalanan Kreta Api” banyak kalimat yang membuat saya bingung. Bahasa yang dipakai oleh peranakan Tionghoa sebelum kemerdekaan Indonesia merupakan campuran bahasa Melayu dengan bahasa Tionghoa, umumnya dengan dialek daerah Fujian atau Hokkian (Myra Sidharta: Kata pengantar Jilid I Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia).

            Pada bait-bait pertama Syair Jalanan Kreta Api, Tan Teng Kie melukiskan kisah penggusuran rumah disepanjang jalan yang akan dibangun perlintasan jalan kereta api, dengan biaya ganti rugi yang sudah ditentukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Beginilah bunyi bait-bait itu didalam syairnya:

            Banyak puhun di tebangin

            Ongkos Maskapij semuwa bayarin

            Rumah orang pada di buka’in

            Kepada juraganlah di serahin

            Banyak kelanggar rumah kampungan

            Tuwan tanah Tan Kang Ie punya bilangan

            Eretannya beda banyak kurangan

            Ada jambatan aken sebrangan

           

            Maskapij bayarin orang kampungnya

            Apa yang sudah kerusakannya

            Keluwar ongkos dengan sepatutnya

            Yang mana kena di ukurnya

            Tan Teng Kie juga melukiskan penderitaan para pekerja yang didatangkan dari Banten. Koeli dari Banten memang terkenal dengan kebiasaan bekerjanya dalam jam kerja yang sangat lama dan bersedia menerima upah murah. Tan juga menuliskan bait yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami pekerja, terutama masalah waktu kerja yang sangat lama dari pagi hingga malam hari dengan upah yang rendah. Tan juga mempersoalkan kesehatan para koeli, yang hanya sedikit waktu tersisa untuk beristirahat. Baginya masalah kurangnya waktu istirahat dengan beban kerja yang amat berat adalah cara mendekatkan diri pada kematian.

            Kuli kerja sesungguh hati

            Siyang dan malam tiyada berhenti

            Kerja cape ta’ takut mati

            Supaya dapat ringgit yang puti

            Dia juga melukiskan penderitaan yang dialami pekerja akibat perlakuan kasar dan juga kecelakaan kerja yang tidak mendapat pertanggungjawaban dari para mandor. Dia juga menggambarkan perasaan pekerja yang sangat takut akan hardikan mandornya. Berikut ini adalah kutipan dari bait-bait yang melukiskan kejadian itu.

            Yang jadi Chef[2] tuwan Merkestijn

            Pantas dilihat seperti kaptein

            Bagus aturannya bagaimana asisten

            Pekerja’annya bajik dengan telaten

            Romannya cakap tinggi besar

            Badannya gemuk serta kasar

            Aturannya beres seperti husar[3]          

            Suwatu pekerja’an tiada tersasar

Lalu baitnya tentang kecelakaan kerja:

            Kolar[4] pasir digerobakin juga

            Banyak kuli tiyada keduga[5]

            Kulon wetan mandor menjaga

            Aken uruk solokan[6] gelaga

            Kuli kerja’in rawa itu

            Uruk tanah pasir dan batu

            Ada yang mati kulinya satu

            Kelanggar salat si setan hantu

            Relnya jatoh ketindes jari

            Hamba melihat sampe mengeri

            Putus duwa yang dipikiri

            Salah badannya diya sendiri

            Si kuli jatuh dari jambatan

            Seperti juga dijorokin setan

            Temannya buru berselabutan

            Diangkat lantas tarik ke daratan

            Serenta dinaeken itu orangnya

            Dipreksa sudah patah kakinya

            Diprentah lantas oleh mandornya

            Disuruh gotong pulang kerumahnya

            Se’orang kuli asalnya Cianjur

            Ketimpa balas sikutnya ancur

            Badannya apes tambahan lacur

            Ambilin ayer lantas dikucur

            Begitulah bait-bait yang mengandung kritikan atas penindasan yang dilakukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat pribumi. Dan jika membaca keseluruhan syair ini, tampaklah dengan jelas bahwa kritikan tersebut tidak hanya tertuju kepada Kolonial Belanda semata, tapi juga diarahkan kepada golongan tuan tanah Tionghoa yang bersekutu dengan Belanda.

            Sayang sekali tidak banyak referensi yang menyajikan informasi mengenai riwayat hidup Tan Teng Kie yang mengisahkan latar belakang pendidikan, keluarga, pergaulan, dan aktifitas sosialnya. Namun dari profil Lie Kim Hok yang menulis Kitab Eja A.B.C[7] (1884) yang menuntun cara mengeja kata-kata bahasa Melayu, saya menduga bahwa Tan Teng Kie yang jika dilacak dari tahun terbit tulisannya adalah generasi yang sama dengan Lie Kim Hok, dan mungkin juga sebagai salah satu dari para pendiri Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), yang salah satu pendirinya adalah Lie Kim Hok. Sangat mungkin kritik yang digunakan oleh Tan Teng Kie juga berasal dari ajaran Konfusius (seperti yang diamalkan oleh organisasi THHK) yang juga mengajarkan kemanusiaan dan kebajikan sesama.

Randy Syahrizal : Penulis adalah Kader PRD Sumut

           

           

---

[1] Minke adalah tokoh utama Tetralogi Perburuan karangan Pramoedya Ananta Toer

[2] Kepala

[3] Serdadu Belanda atau Pasukan Berkuda

[4] Maksudnya adalah Batu Koral

[5] Kuat (Sunda)

[6] Maksudnya Selokan atau Parit

[7] Dalam tulisan kata pengantar yang ditulis oleh Myra Sidharta, kitab yang ditulis Lie Kim Hok ini adalah pelopor Bahasa Melayu Tionghoa.

Read More

Institut Soekarno News Letter Edisi III April 2011

Kaum Kiri dan Reformasi


Apakah kaum kiri telah menjadi reformis?

Apakah kenyataan bahwa semakin banyak sektor Kiri di Amerika Latin dalam beberapa tahun ini mengkonsentrasikkan upaya mereka dalam ruang-ruang institusional berarti bahwa mayoritas kaum Kiri tersebut telah menjadi reformis?

Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus pertama-tama menjawab beberapa pertanyaan lainnya: apakah kaum Kiri yang berkonsentrasi pada hal-hal yang institusional pasti reformis? Apakah kaum Kiri yang menolak hal-hal institusional dan mengajukan solusi yang sangat radikal pasti revolusioner? Apakah mereka yang kini memilih untuk maju melalui berbagai reformasi adalah kaum reformis?

Untuk memulainya, bagi saya sepertinya penting untuk merefleksikan sesuatu yang ditulis oleh seseorang beberapa dekade yang lalu: 'Bahaya terbesar, mungkin satu-satunya bahaya bagi revolusioner sejati adalah revolusionisme yang dibesar-besarkan, yang mengabaikan batas-batas dan kondisi yang mengatur tentang metode revolusioner mana yang cocok dan dapat diterapkan dengan sukses.' Ini bukanlah perkataan seorang sosial demokrat; ini adalah perkataan seorang revolusioner - tak lain dari Lenin sendiri. Ia lanjutkan pengembangan idenya dalam perkataan ini: ' Revolusioner sejati kebanyakan menemui kejatuhannya ketika mereka mulai menulis 'revolusi' dengan huruf kapital R, dan menjunjung 'revolusi' menjadi sesuatu yang ilahiah, kehilangan akal pikiran, kehilangan kemampuan untuk merefleksikan, menimbang dan memastikan dengan cara yang paling dingin dan tanpa nafsu pada momen apa, dalam situasi apa, dan dalam wilayah aksi mana kau harus bertindak secara revolusioner, dan pada momen, dalam situasi dan wilayah mana kau harus beralih pada tindakan reformis'.


Perbedaan antara revolusi dan reformasi

Perbedaan antara kaum reformis dan kaum revolusioner tidak selalu jelas, karena - seperti dikatakan oleh Norberto Bobbio - 'reformasi tidak selalu diajukan untuk menghindari revolusi, pun revolusi tidak harus dihubungkan dengan penggunaan kekerasan'. Ketika kedua posisi ini dikembangkan menjadi hasil akhirnya yang logis, akan lebih mudah untuk membedakannya, tapi dalam praktek politik sehari-hari jauh lebih susah untuk melakukan itu.

Nyatanya, para pendiri Marxisme selalu mendukung pertempuran untuk reformasi, walaupun mereka mengetahui bahwa 'reformasi adalah nama yang diberikan untuk perubahan-perubahan yang membiarkan kekuasaan negeri di tangan kelas penguasa yang lama'.

Masalahnya bukanlah mengatakan ya atau tidak kepada reformasi, tapi memeriksa kapan saat yang masuk akal untuk memperjuangkan reformasi dan bagaimana memetik buah revolusioner darinya.

Kesimpulannya adalah, baik penggunaan kekerasan, di satu pihak, maupun penggunaan institutsi dan pengajuan reformasi, di pihak lainnya, tidak dapat digunakan sebagai kriteria dalam menarik garis demarkasi antara revolusi dan reformasi.


Maka, apa kriteria yang harus digunakan?

Menurut saya, definisi terbaik dalam pemberian label reformis adalah kepada mereka yang hendak memperbaiki tatanan yang ada melalui reformasi;sementara label revolusioner diberikan kepada mereka yang, meskipun mendorong reformasi, pada saat yang sama berjuang untuk memodifikasi tatanan tersebut secara mendalam, membawa perubahan yang tidak dapat terjadi tanpa keluar dari tatanan yang ada sebelumnya.

Persyaratan yang dibutuhkan agar perjuangan institusional mencapai tujuan revolusioner

Bagaimana mungkin mendeteksi apakah suatu praktek politik yang menggunakan reformasi dan mengambil rute institusional adalah reformis atau revolusioner, khususnya ketika menyatakan tujuan perjuangan sendiri semakin tidak berarti dalam politik?

Saya mengusulkan kriteria berikut untuk menentukan se-revolusioner apa suatu praktek politik:

Pertama: bila reformasi yang diajukan disertai dengan upaya paralel untuk memperkuat gerakan rakyat, sedemikian rupa sehingga sektor rakyat yang mengorganisir diri dan bergabung dalam perjuangan semakin besar.

Kedua: bila terdapat pelajaran yang bisa dipelajari dan diajarkan ketika kaum Kiri bekerja di dalam kerangka institusional yang ada. Kampanye elektoral, contohnya, dapat menjadi ruang yang sangat baik untuk pendidikan kerakyatan, asalkan kampanyenya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran rakyat terhadap persoalan-persoalan politik yang paling penting. Walau demikian, sebuah kampanye juga dapat tereduksi menjadi semata-mata kerja pemasaran yang, bukannya meningkatkan kesadaran, justru menyesatkan rakyat atau semata-mata tidak berperan apa pun dalam peningkatan kedewasaan politik mereka.

Ketiga: bila praktek politiknya berbeda, sehingga tidak mungkin salah membedakan antara perilaku kaum Kiri dengan partai-partai politik tradisional. Ini juga harus mencerminkan upaya untuk membeberkan batasan-batasan institusi-institusi yang ada dan kebutuhan untuk mengubahnya, tapi tanpa menciptakan harapan bahwa jalur reformasi mampu menuntaskan persoalan yang membutuhkan solusi revolusioner.

Saya setuju dengan Carlos Vilas bahwa 'tantangan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang di masa lalu menempuh perjuangan bersenjata atau konfrontasi politik yang intens, adalah berkaitan dengan kemampuan dan kerelaan mereka untuk tetap setia pada proposal perubahan mendasar dalam skenario institusional yang baru. Skenario yang menuntut agar dilakukan penyesuaian dalam hal gaya, ritme dan strategi, tapi dalam prinsipnya seharusnya tidak melibatkan perubahan dalam konsep-konsep yang substansial atau dalam lingkup proposal alternatif.'


Varietas reformisme

Di satu pihak, hal-hal berikut dapat digunakan sebagai indikasi penyimpangan reformis:

Pertama: kecenderungan memoderasi program dan inisiatif tanpa menawarkan "proposal alternatif terhadap tatanan yang ada", membenarkan hal ini dengan argumen - sebagaimana dianalisa di atas - bahwa politik adalah seni tentang apa yang mungkin.

Kedua: bukannya menginvestasikan waktu dan upaya untuk membakar semangan memberontak dan melawan, justru secara konstan menyerukan kepada 'pimpinan serikat buruh dan gerakan pekerja untuk menunjukkan sikap yang bertanggung-jawab dan dewasa. Ini termasuk mencoba menyalurkan upaya mereka ke dalam negosiasi dan kesepakatan yang meragukan di tingkatan atas dan menghindari demonstrasi-demonstrasi penuh perlawanan dengan alasan tidak mau membuat kekacauan dalam aparat negara atau mengobrak-ngabrik demokrasi yang kelahiran kembalinya telah susah payah diperjuangkan.

Slogan oportunistik jangan buat kegemparan jelas-jelas mennggambarkan situasi ini. Dan, sebagaimana dikatakan oleh Carlos Vilas: 'bukannya mendorong pencarian alternatif secara kreatif, slogan ini justru berfungsi memblokir semua proyek untuk perubahan dan mengadaptasi muatan dan lingkupnya ke ruang-ruang yang ditolerasi oleh sistem institusional....'

Ketiga: kecenderungan untuk bekerja secara pasif dalam institusi yang ada, tanpa berjuang untuk merubahnya atau merubah aturan mainnya.

Berapa kali telah kita dengar kaum Kiri mengeluhkan tentang kondisi tak menguntungkan yang harus dihadapinya dalam pemilihan setelah menyadari bahwa ia telah gagal mencapai hasil yang diharapkan saat pemungutan suara? Namun, kaum kiri ini juga sangat jarang mengecam aturan main selama kampanye pemilihan atau menyertakan reformasi elektoral dalam platform mereka. Justru sebaliknya; yang sering terjadi adalah dalam memburu suara, kaum Kiri, bukannya melancarkan kampanye yang mendidik dan instruktif yang membantu rakyat mengembangkan organisasi dan kesadarannya, justru menggunakan metode yang sama untuk menjual kandidatnya seperti yang dilakukan oleh kelas-kelas penguasa.

Ini artinya ketika kaum Kiri menderita kekalahan elektoral, kampanye mereka tidak hanya menyisakan frustasi, keletihan dan utang; upaya pemilu gagal menciptakan pertumbuhan politik bagi mereka yang bekerja dan mendukung kampanye, tapi meninggalkan kepahitan bahwa segalanya sia-sia. Situasi ini akan sangat berbeda bila kampanyenya direncanakan dari sudut pandang yang secara fundamental mendidik-instruksional, menggunakannya untuk memperkuat kesadaran dan organisasi kerakyatan. Dalam kasus tersebut, bahkan bila hasil pemilu jauh dari memuaskan, waktu dan upaya yang diinvestasikan dalam kampanye tidaklah hilang.

Kecenderungan untuk beradaptasi dengan lingkup pergaulan tertentu tidak saja mengekang tindakan; menurut Carlos Vilas, itu juga menciptakan 'perubahan internal dalam orientasi ideologi seseorang, dalam proposal program, dan dalam lingkup tindakannya'.

Tantangan umum yang dihadapi kaum Kiri institusional

Kemajuan institusional kaum Kiri sudah tak terbantah lagi, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa perangkat institusi demokratik yang ada tidak saja memberikan keuntungan, tapi juga menghadirkan batasan-batasan. Sebagaimana dikatakan Enriquo Rubio, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah menemukan cara untuk 'memaksimalkan yang awal [keuntungan] dan meminimalkan yang terakhir [batasan]'. Kita harus juga menemukan cara untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan yang menghendaki perubahan dan tidak menginginkan tatanan yang ada - khususnya karena berpartisipasi dalam institusi borjuis berarti dengan sendirinya kita telah melegitimasikannya dalam batas-batas tertentu - dan cara untuk membangun sebuah 'perangkat institusi alternatif' melalui aksi-aksi 'beragam aktor-aktor sosial dan politik'.

Maka, terdapat banyak tantangan yang dihadapi kaum Kiri sebelum ia dapat - dengan menggunakan institusi yang ada - berhasil mengakumulasi dukungan untuk perubahan dan bukan untuk memelihara status quo.

Bagaimana menghindari terseret dalam praktek politik tradisional

Salah satu dari tantangan-tantangan ini adalah bahwa upaya keras harus dilakukan untuk menghindari terseret dalam praktek politik tradisional. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan praktek-praktek baru yang jelas-jelas menunjukkan perbedaan antara cara beroperasinya partai-partai kerakyatan dengan partai politik lainnya. Inilah satu-satunya cara untuk memenangkan dukungan publik yang semakin skeptis terhadap politik dan politikus.

Kedua, kaum Kiri harus menghindari terseret dalam deformasi praktek politik borjuis

Salah satu deformasi ini adalah karirisme politik, yakni gagasan bahwa seseorang harus naik melalui tingkatan jabatan, bahwa kembali menjadi sekedar anggota biasa dalam partai adalah suatu kemerosotan. Seringkali organisasinya sendiri membenarkan sikap ini dengan alasan bahwa investasi yang dilakukan dalam mendidik kader tidak dapat disia-siakan.

Dalam subyek ini, kebijakan kader yang diterapkan di Porto Alegre cukup menarik. PT (Partai Buruh) kini telah memerintah di sana selama tiga masa jabatan. Mereka telah merotasi kader antara aparat administratif, partai dan gerakan kerakyatan; dengan cara ini, pengalaman yang diraih dalam salah satu bidang ini ditransfer ke lainnya. Ini secara khusus berguna dalam kasus kader yang telah mendapat pengalaman administratif.



Sikap berbahaya lainnya adalah memilih 'lingkaran keraton' daripada bekerja sebagai jajaran anggota. Sebagaimana dikatakan Lula, beberapa tahun setelah dipilih menjadi presiden Brasil, terdapat kader yang 'tergoda oleh parfum kaum elit dan kini tidak tahan mencium bau rakyat'. Mereka sering hanya bergantung pada tembok-tembok birokratis untuk menghindari kontak langsung dengan rakyat dan cenderung menerima informasi mereka dari kelompok-kelompok penasehat, sehingga kehilangan kesempatan untuk merasakan denyut kehidupan rakyat. Mereka tampaknya tidak menyadari bahwa tirai disinformasi terkuat diciptakan oleh mereka yang bertugas untuk memberikan informasi. Para 'penasehat' ini memiliki kebiasaan menekankan yang positif dan menghapuskan yang negatif, baik karena motivasi mulia yang tidak mau terlalu membebankan dan menyebabkan kecemasan terhadap mereka yang menerima nasehat, atau karena kehendak egois ingin dipuji sebagai pembawa berita bagus. Deformasi lainnya adalah menggunakan partai sebagai trampolin (pijakan) bagi kemajuan pribadi dan pers sebagai alat untuk mempercantik diri dan mempromosikan diri - padahal partai dan pers seharusnya adalah alat untuk perjuangan ideologi melawan mereka yang menindas rakyat.



Tantangan spesifik dalam pemerintahan lokal



Terdapat sejumlah tantangan spesifik dalam pemerintahan lokal.

Hindarilah apa yang disebutkan oleh seorang politikus Kiri Italia sebagai 'kretinisme negara', yakni keyakinan bahwa 'negara adalah badan yang netral', bahwa ia 'seperti botol kosong yang dapat diisi oleh cairan apa saja, dan dapat digunakan untuk keuntungan kelas yang satu atau yang lainnya dengan sama saja karena fungsinya semata-mata teknis'.

Bukannya memerintah demi memerintah; bukan pula hanya menjalankan administrasi saat krisis. Ini adalah tentang memerintah dengan cara yang berbeda, menunjukkan dalam tingkat lokal apa yang dapat dilakukan kaum Kiri secara nasional. Sebagaimana saya katakan, pemerintahan lokal yang baik adalah - pada saat terdapat skeptisisme yang begitu besar - kartu kunjungan terbaik yang dimiliki kaum Kiri.



Bila, pada tingkat kotapraja, kaum Kiri berniat untuk menjadi lebih dari sekedar administrator yang baik terhadap kebijakan makro-ekonomi yang ditetapkan dalam tingkat pemerintahan lainnya, maka ia harus mampu mengkoordinasikan tingkat lokal atau wilayah ini dengan problem-problem nasional untuk menunjukkan kepada penduduk batasan-batasan neo-liberalisme.

Tidaklah mudah bagi kaum Kiri Amerika Latin, yang terbiasa menjadi oposisi, untuk tiba-tiba menjadi pemerintah. Salah satu tantangan terbesarnya menurut Tarso Genro, adalah 'bagaimana berhasil menjadi partai berkuasa tanpa berhenti menjadi partai perjuangan'.



Saya setuju dengan Massimo Gorla bahwa kehadiran kelompok politik 'dalam institutsi (resmi) hanya memiliki raison d'etre sepanjang ia mencerminkan suatu oposisi yang jauh lebih enerjetik dan berbasis massa: suatu oposisi yang berjumlah ratusan ribu pekerja di jalanan yang menentang rejim, yang melawannya dan yang, melalui perjuangannya, membangun alternatif perubahan. Inilah oposisi sejati: perjuangan massa.'



Adalah penting untuk setia terhadap keyakinan demokratik kita, yang artinya benar-benar memberikan kekuasaan penentuan-keputusan kepada rakyat.

Anggaran Partisipatoris (sebagaimana itu kini dikenal) dalam pemerintahan lokal yang dijalankan oleh PT di Brasil, khususnya di Porto Alegre, memberikan contoh yang patut dicatat tentang bagaimana penjabaran kekuasaan diberikan kepada komunitas-komunitas terorganisir. Eksperimen serupa telah dilaksanakan di pemerintahan kota Montevideo - dijalankan oleh Frente Amplio di Uruguay - dan dalam kotapraja-kotapraja yang dikuasai oleh La Causa R di Venezuela.

Pemerintahan rakyat harus seutuhnya transparan dan rela tunduk terhadap kontrol publik dalam keuangannya, dalam penggunaan sumber daya negara dan dalam praktek-praktek kepegawaiannya.



Otonomi organisasi kerakyatan harus dihormati, dengan menerima kenyataan bahwa ketegangan dan kontradiksi antara pemerintah dan gerakan kerakyatan adalah hal yang normal. Artinya, antara lain, menghindari kecenderungan menarik pimpinan gerakan rakyat ke dalam aparat administratif. Itu juga berarti menerima dan mempromosikan otonomi gerakan kerakyatan bahkan bila mereka posisinya bertentangan dengan pemerintah.



Tantangan spesifik dalam arena elektoral



Tantangan terbesar kaum Kiri dalam arena ini terletak dalam kemampuannya untuk melawan setiap penyimpangan elektoralis, yang termanifestasikan dalam sifat-sifat berikut: (1) kecenderungan untuk menjadikan diri terpilih sebagai tujuan akhir, bukannya suatu cara untuk mengerjakan proyek transformasi sosial (kecenderungan ini menjelaskan kenapa kader berpegangan erat pada posisi legislatifnya dan memandang bahwa kembali menjadi sekedar anggota biasa adalah sesuatu yang memalukan); (2) berhubungan dengan gerakan kerakyatan hanya dalam masa pemilihan dan untuk alasan-alasan elektoral; (3) individualisme selama kampanye: mencari dana dan dukungan untuk diri sendiri dan bukan untuk partai; (4) konflik internal atas pemilihan seakan-akan anggota lainnya dari partai yang sama adalah musuh utama mereka, dan seterusnya.



Kaum Kiri harus melawan mandat individualis yang tipikal politik borjuis dan dikarakterkan oleh tidak adanya kontrol pemilih terhadap perwakilan yang mereka pilih. Suatu mandat haruslah sakral; itu harus menghormati kehendak pemilih. Maka, bila atas alasan apa pun perwakilan yang terpilih meninggalkan organisasi politik mereka ketika terpilih, maka mereka seharusnya menyerahkan kursinya.



Contoh sikap yang benar dalam hal ini, yang walau demikian digambarkan bersifat quixotik, adalah yang dilakukan oleh Hugo Cores, pemimpin Partido por la Victoria del Pueblo (Partai untuk Kemenangan Rakyat ) di Uruguay, yang merupakan utusan terpilih dari daftar koalisi Movimiento de Participacion Popular (MPP). Ketika ia meninggalkan koalisi tersebut ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota parlemen.



Atas alasan yang sama, salah satu kerja organisasi politik yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada menominasikan kandidat, adalah kontrol yang diterapkan kepada mereka setelah mereka terpilih.



Satu alasan yang selalu digunakan kaum Kiri dalam menyepakati kerja-kerja dalam institusi borjuis adalah bahwa itu memberikan ruang yang dapat digunakan untuk mensirkulasikan ide-ide Kiri kepada lebih banyak orang dan menjangkau bahkan hingga ke sektor-sektor yang paling terbelakang. Dengan kata lain, untuk mengubah parlemen menjadi pengeras suara, sebuah platform yang dapat digunakan untuk mengecam kesewenang-wenangan, pelecehan, dan ketidak-adilan sebuah rejim yang didasarkan pada penindasan. Namun kini, kontrol monopolistik kelas penguasa yang sering diterapkan kepada media telah menciptakan rintangan kebisuan yang benar-benar menghalangi tujuan ini dan sangat susah untuk diatasi bila kaum Kiri tidak cukup terwakili di parlemen.



Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kaum Kiri adalah bagaimana agar media melaporkan apa yang dilakukan oleh kaum Kiri. Tantangan ini hanya bisa berhasil dihadapi dengan kreatifitas yang besar - seperti yang dilakukan Zapatista dan Greenpeace - atau dengan menciptakan peristiwa-peristiwa politik yang tidak mungkin diacuhkan, seperti long-march yang penting oleh MST (Gerakan Pekerja Tanpa Tanah di Brasil) menuju ibukota Brasil pada 1997 atau anak-anak yang melukis mural-mural yang berisikan pesan-pesan demokratik di Caracas, sebagaimana yang dilakukan saat Aristobulo Isturiz menjabat walikota.



Yang juga sangat menarik adalah keberhasilan FMLN di El Salvador dalam memberitahukan rakyat tentang apa yang mereka lakukan di parlemen dengan menggelar sidang-sidang terbuka di alun-alun publik.



Kaum Kiri harus berjuang untuk mengatasi pengaruh besar media audiovisual yang dimonopoli oleh kaum kanan. Pesan-pesan mereka merasuki semua masyarakat, terutama sektor-sektor yang termiskin dan paling terinjak-injak yang, sebagaimana kita lihat sebelumnya, tidak mampu menciptakan jarak kritis dari hal-hal tersebut. Banyak yang menyerah kalah, karena berpikir bahwa pertempuran ini hanya dapat dilancarkan dalam arena yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum Kiri.



Pendekatan kreatif terhadap a-legal



Akhirnya, sebagaimana telah kita lihat, di luar wilayah arena legal dan kebaliknnya - arena ilegal - terdapat suatu arena tersendiri yang telah kami sarankan untuk disebut a-legal, arena yang tidak legal maupun ilegal. Kaum Kiri sering tak memiliki kreatifitas untuk memanfaatkan ruang ini.

Dengan melangkah maju dalam tataran institusional, menyadari tantangan-tantangan yang diberikannya dan secara kreatif mengambil alih ruang-ruang a-legal, kaum Kiri Amerika Latin dapat mengakumulasi kekuatan perubahan dan membantu mewujudkan transformasi budaya rakyat, dengan memastikan bahwa mereka mengambil tanggung jawab yang semakin besar terhadap nasib mereka. Dengan melakukan ini, kaum Kiri meletakkan fondasi bagi masyarakat baru yang hendak kita bangun - suatu masyarakat di mana rakyat adalah subyek aktif dalam semua tingkat.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diambil dari bab 13 buku Marta Harnecker, Rebuilding the Left

Diterjemahkan oleh NEFOS.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read More

Institut Soekarno News Letter Edisi II Maret 2011

IMPERIALISME TIDAK HANYA MUSUH RAKYAT LIBYA, TAPI MUSUH BANGSA-BANGSA DI DUNIA



Imperialisme-raksasa inilah yang harus kita lawan dengan keberaniannya kesatria yang melindungi haknya! Ir. Soekarno “Mencapai Indonesia Merdeka”



Serangan NATO terhadap Libya, yang sempat dikhawatirkan Hugo Chavez dan Fidel Castro, akhirnya benar terjadi. Serangan in...i di legitimasi oleh keputusan Dewan Keamanan PBB tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone), Sabtu malam (18/3) waktu setempat, militer Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat mulai memborbardir kota Tripoli dan sekitar Benghazi lewat pesawat tempur, serta kapal-kapal perang di laut Mediterania. Lebih dari seratus rudal Tomahawk telah diluncurkan menuju ‘sasaran’. Hanya dalam beberapa jam, dilaporkan puluhan warga sipil tewas dan lebih dari 150 orang terluka, termasuk anak-anak. (Editorial Berdikari Online 21 Maret 2011)

Imperialisme selalu mencari-cari cara dalam menguasai sumber daya (pertambangan), perluasan pasar dan penundukan rezim sosialis (anti imperialisme) untuk kepentingan ekonomisnya. Imperialisme selalu mencari-cari alasan atas nama perlindungan warga sipil dari kediktatoran rezim yang anti Imperialisme, seperti saat Imperialisme AS menginvasi Irak dan menggantung Saddam Husein, begitu juga seperti upaya kudeta yang gagal saat mencoba menggulingkan Hugo Chavez (Presiden Venezuela). Situasi di Libya adalah sebuah upaya kembali penundukkan/penghancuran musuh-musuh idiologis Kapitalisme, dengan memanfaatkan situasi kemelut di Timur Tengah yang sedang mengalami kemelut politik (Situasi pasang revolusioner). Dalam situasi seperti ini, kediktatoran menjadi isu sentral dalam pertarungan politik. Amerika Serikat dan sekutunya memanfaatkan gejolak ini untuk merampok kekayaan alam negeri-negeri dunia ketiga, yang dalam hal ini adalah tindakan intervensi militer ke Libya.

Serangan tentara NATO yang diikuti oleh keterlibatan militer AS, Inggris dan Prancis adalah serangan yang direstui oleh Dewan Keamanan PBB dengan dalih menjaga kemanan di Libya tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone). Serangan tersebut berawal dari kabar/pemberitaan yang belum jelas kebenarannya mengenai serangan pesawat jet tempur yang dilancarkan Qaddafi kepada demonstran sipil tak bersenjata yang menginginkan Qaddafi mundur. Hal ini disikapi PBB dengan mengutus NATO untuk menjaga Zona Larangan Terbang. Namun apa yang terjadi..? yang terjadi bukanlah tindakan pengamanan melainkan serangan membabi buta ke kota Tripoli dengan memborbardir kota Tripoli dan sekitar Benghazi lewat pesawat tempur, serta kapal-kapal perang di laut Mediterania. Lebih dari seratus rudal Tomahawk telah diluncurkan menuju ‘sasaran’. Hanya dalam beberapa jam, dilaporkan puluhan warga sipil tewas dan lebih dari 150 orang terluka, termasuk anak-anak.

Alih-alih dengan dalih demi kemanan masyarakat sipil, tindakan keamanan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB (NATO) yang juga melibatkan tentara AS, Prancis dan Inggris malah menyerang kemanusiaan di Libya. Menjadi jelas dan pantas tentunya pidato Muammar Qaddafi didepan sidang Dewan Keamanan PBB, “bahwa PBB Gagal menjaga perdamaian dunia, bahkan Dewan PBB adalah Dewan Teroris.”


Misi Perampokan yang dikemas dengan Misi Kemanusiaan

Sederhana saja jawabannya. Sewaktu AS dan sekutunya menginvasi Irak, kepentingan apa sejatinya dibalik penyingkiran Saddam Husein..? kemudian, ada apa dibalik kepentingan menggulingkan Hugo Chaves, memperkuat provokasi Korea Selatan dalam sengketanya dengan Korea Utara..? Merecoki Iran dll..? semata-mata hanya untuk menguasai bahan baku utama industri-industri besar imperialisme, semata-mata hanya untuk membuka dan meluaskan pasar, menjajah bangsa-bangsa agar tenaganya tetap murah, dan memonopoli kekayaan alam dunia dibawah bendera korporasi modal imperialisme neoliberal.

Maksud jahat ini lah yang kemudian dikemas dengan sebutan “misi pengamanan masyarakat sipil”, atau “misi demokratisasi” atau “misi hak asasi manusia” atau “misi menangkap penjahat perang” dan atau “memerangi terorisme.” Maksud jahat ini lambat laun membuka mata dunia bahwa kepentingan keserakahan adalah sejatinya maksud dibalik serangan yang membunuh banyak warga sipil tak berdosa, dan kepentingan itu bernama “Perampokan Kekayaan Alam”. Dalam hal ini Libya adalah Negara yang memiliki kekayaan atas 46,4 miliar barel cadangan.

Eksploitasi rasa kemanusiaan yang menyelubungi maksud ekonomi-politik imperialis telah berlangsung sejak era perang dingin, dan banyak menuai hasil. Oleh karena itu, kiranya penting bagi kekuatan progresif manapun untuk memperhatikan fakta “jebakan humanisme” ini sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap politik. Tidak berarti harus membunuh rasa kemanusiaan dalam diri setiap orang, tapi selalu penting untuk menempatkan ekonomi-politik sebagai motif utama dalam sistem kapitalisme imperialistik yang menguasai dunia kini. Berpijak dari sini, kita mengutuk keras serangan militer Imperialis terhadap Libya, dan mendukung penyelesaian masalah internal bangsa Libya lewat cara-cara damai dan demokratis.

Lalu Bagaimanakah Sebaiknya Sikap Kita..?

Pemerintahan Boneka Imperialisme SBY-Budiono bersikap Netral dalam kasus ini. Ini adalah pilihan seorang pemimpin pengecut. Harusnya sebagai bangsa Indonesia yang juga pernah mengalami masa-masa porak poranda oleh Imperialisme, SBY mengutuk tindakan Dewan Keamanan PBB dan negeri-negeri Imperialis pengacau seperti AS, Inggris dan Prancis. Sikap netral pemerintahan SBY-Budiono semakin menguatkan pembuktian bahwa kita sedang dipimpin oleh anak-anak asuh Imperialisme.

Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak pengetahuan ekonomi dan politik untuk membentengi diri dan terlebih membentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari keserakahan Imperialisme yang hari ini sedang berjalan dan direstui oleh pemerintahan boneka. Sebagai rakyat yang sadar dan termaju, yakni kaum pergerakan harus menyatukan kekuatan, melipatgandakan kekuatan-kekuatan serta unsur-unsur yang berlawanan dengan Imperialisme Neoliberal, dengan satu kekuatan massa luas yang terorganisir program untuk menghempang jalannya neoliberalisme di tanah air.

Sebagai rakyat Indonesia yang memusuhi Imperialisme, kita patut memberi dukungan terhadap saudara-saudara kita yang hari ini jiwanya terancam oleh Imperialisme, oleh AS yang notabene adalah Terorisme yang paling nyata.

Tindakan nyata kita hari ini adalah menyadari diri tentang bahanya Imperialisme sebagai musuh bangsa-bangsa, hal ini hanya dapat kita pahami dan kita jalankan program perlawanan kepada imperialisme dengan jalan Persatuan Nasional Seluas-Luasnya, dengan menggandeng seluruh unsur-unsur yang dirugikan oleh Imperialisme Neoliberal, dan mengarahkan serangan langsung ke jantung kekuasaannya didalam negeri, yakni menyerang posisi dan sikap SBY-Budiono yang pro Neolib. Maka slogan kita untuk ini adalah “Hancurkan Imperialisme Neoliberal dan kaki tangannya, Rebut (Kembali) Kedaulatan Nasional”


INSTITUTE SOEKARNO News Letter adalah terbitan bersama oleh beberapa organisasi antara lain KPW-PRD Sumatera Utara, EW-LMND Sumatera Utara, DPW-SRMI Sumatera Utara, Alternative Study Program (ASP) Sumatera Utara dan Jaringan Kerja Kebudayaan Sumatera Utara (JAKSU)

Blog: http://jupernas-sumut.blogspot.com/

Read More

Soekarno dan Konsep Persatuannya

Sebuah News Latter INSTITUTE SOEKARNO Edisi I Maret 2011

Membicarakan konsep front persatuan, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebutkan nama Bung karno dan gagasan-gagasan politiknya. Ia memegang teguh keyakinan politiknya sejak awal hingga akhir, termasuk keyakinannya soal persatuan nasional yang dinamainya Nasakom, akronim dari nasionalis, agama, dan komunis.

Ada banyak yang mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai Nasakom adalah yang paling orisinil dan acceptable di Indonesia. Sedangkan tak sedikitpula yang mencibir, bahwa persatuan nasional nasakom hanya konsep belaka dan akan berantakan jika dipraktekkan.



Kondisi Yang Melahirkan Gagasan Persatuan

Bung Karno menginjak masa kematangan dalam pergerakan untuk kemerdekaan nasional dengan melalui dua fase penting. Pertama, ketika dia tinggal di Surabaya, yaitu rumah Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional kenalan bapaknya. Rumah Tjokroaminoto merupakan “universitas politik” bagi Bung Karno, dimana ia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan dan menyerap teori-teori politik mereka.

Kedua, ketika Bung Karno melanjutkan sekolahnya di HBS Bandung, tempat dimana ia mendengarkan kuliah-kuliah dari sosialis-demokrat dan demokrat radikal Belanda. Di Bandung, Bung Karno menemukan semangat lain, bukan hanya karena mendengar ceramah-ceramah orang-orang sosialis demokrat macam J.E. Stokvis dan C. Hartogh, tetapi juga karena mendapat siraman radikalisme dari tokoh-tokoh pergerakan Indische Partij, seperti Tjipto Mangkunkusumo dan Douwes Dekker.

Kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan politik Bung Karno muda. Di satu sisi, dia sangat kagum dengan guru dan sekaligus mertuanya, Tjokroaminoto, tetapi kurang puas dengan langkah moderatnya. Sedangkan, pada sisi yang lain, dia semakin menyerap teori-teori baru (nasionalisme radikal dan sosialisme) dan memantapkan diri untuk terbenam dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan rakyat.

Namun, pada tahun 1921, Bung Karno mulai menyaksikan dinamika yang sangat cepat di kalangan pergerakan; saling kritik, perpecahan, dan persatuan. Ada beberapa hal yang menandai situasi gerakan pada kurun waktu 1921 hingga 1926 (lahirnya tulisan Bung Karno: Marxisme, nasionalisme, dan islamisme). Pertama, semakin menguatnya pengaruh gerakan rakyat yang menolak untuk mengemis kemajuan kepada pihak kolonialis Belanda. Partai-partai ini, terutama sekali PKI dan Indische Partij, telah memaklumkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Bung Karno dalam sebuah pidato menggebu-gebu di tahun 1923, mengatakan: “….Sudah tiba saatnya untuk tidak lagi mengemis-ngemis, tetapi adalah menuntut kepada tuan-tuan kaum Imperialis.”

Seiring dengan periode surutnya gerakan mengemis-ngemis itu, maka pamor tokoh-tokoh semacam Tjokroaminoto dan Dr. Soetomo pun semakin merosot di mata kaum pergerakan dan rakyat.

Kedua, Bung Karno menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih) telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.

Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.

Ketiga, Bung Karno menyaksikan kesuksesan setidaknya 17 organisasi mendirikan front persatuan yang diberi nama ‘Konsentrasi Radikal’, yang menggabukan organisasi, diantaranya, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia.

Konsep Persatuan: Nasionalis, Islamis, Dan Marxis

Pada tahun 1926 Bung Karno mengeluarkan tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dimana ia menegaskan bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah “kebesaran dan kemerdekaan”.

Dalam tulisan itu, yang didalamnya disertai penjelasan yang sangat mendalam, Bung Karno menegaskan bahwa tiga aliran dalam politik Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, bisa bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka.

“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” demikian ditulis Bung Karno untuk menyakinkan keharusan front persatuan tiga kekuatan itu.

Dengan meminjam kata-kata Gandhi dan pengalamannya, Bung Karno telah menunjukkan bahwa kaum nasionalis bisa bersatu dengan kaum marxis dan pan-islamisme.

Bung Karno membedakan antara nasionalis sejati, yaitu nasionalis cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, dengan nasionalis chauvinis. Menurut pendapatnya, nasionalis sejati akan terbuka untuk bekerjasama dengan golongan politik lain yang memiliki tujuan sama.

Demikian pula terhadap islam, Bung Karno telah membedakan antara islam kolot dan islam sejati. “Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim,” tulis Bung Karno.

Ditariknya pendekatan mengenai kesamaan antara islam dan marxisme, yaitu sama-sama bersifat sosialistis, dan letakkannya musuh bersama bagi keduanya; kapitalisme (paham riba).

Sementara terhadap kaum Marxis, Bung Karno telah mengambil taktik perjuangan kaum marxis yang baru, yaitu “tidak menolak pekerjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia”. Untuk menyakinkan kaum marxis, Bung Karno mengambil contoh: Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afganistan.

Sesuai dengan keadaan Indonesia

Konsep persatuan diantara tiga kekuatan itu tidaklah jatuh dari langit, ataupun dari imajinasi biasa dari Bung Karno, melainkan dipetik dari kenyataan real dari keadaan Indonesia.

Bung Karno adalah salah seorang dari berbagai tokoh gerakan pembebasan nasional yang tidak menginjakkan kakinya di luar negeri, namun menyerap ilmu pergerakannya dari tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan, seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangungkusumo, dan lain-lain.

Pengetahuannya mengenai marxisme didapatkan dari kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah kaum sosialis Belanda, dan paling banyak didapatkan dari berbagai literatur marxis yang dibacanya. Tetapi Bung Karno bukan seorang dogmatis, ia selalu berhasil meletakkan teori itu dalam syarat-syarat keadaan Indonesia dan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan; Indonesia merdeka!

Demkian pula saat mengeluarkan konsep persatuan tiga kekuatan itu, Bung Karno telah mengambilnya dari kenyataan politik di Indonesia. Bagaiaman Bung Karno bisa membangun konsepsi persatuannya:

Pertama, Bung Karno adalah orang yang paling tekun dalam mempelajari berbagai aliran politik dalam gerakan nasional Indonesia. Dalam penyelidikan dan pengamatannya secara langsung, ketiga aliran itulah yang mewakili perjuangan melawan kolonialisme dan mewakili pengaruh luas di kalangan rakyat.

Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat Islam, meskipun tidak pernah terdaftar sebagai pengurus. Dia juga sering menemani Tjokroaminoto dalam menghadiri rapat-rapat akbar (vergadering) dan pertemuan-pertemuan.

Selain itu, ketika beraktivitas di Bandung, Bung Karno juga sangat dekat dengan tokoh nasionalis radikal, khususnya Tjipto Mangungkusumo, yang oleh belanda dikenal dikenal sebagai ”elemen paling berbahaya dalam gerakan rakyat di jawa.

Dari segi pemikiran, Bung Karno sangat dipengaruhi oleh nasionalis-nasionalis progressif, terutama Gandhi dan Sun Yat Sen. Dia juga bersentuhan dengan pemikiran nasionalis-nasionalis lain macam Mazzini, Cavour, dan Garibaldi.

Terhadap gerakan komunis, Bung Karno sangat tekun mempelajari marxisme dan menyebut dirinya sebagai Marxis. Semasa di rumah Tjokroaminoto, Bung Karno telah berkenalan dengan Snevleet, Baars, dan orang-orang Indonesia: Semaun, Musso, Tan Malaka, dan Alimin. Bahkan Bung Karno mengakui bahwa Marhaenisme, hasil temuannya sendiri, adalah marxisme yang dicocokkan dan dilaksanakan menurut keadaan Indonesia.

Kedua, Bung Karno, seperti juga kaum marxis pada umumnya, mengakui adanya kontradiksi tak terdamaikan antara kolonialisme/imperialisme dengan rakyat Indonesia, atau dalam bahasa Bung Karno: pertentangan sana dan sini; sana mau kesana, sini mau ke sini.

Dengan begitu, tidak benar juga kalau dikatakan front persatuan ala Bung Karno ini terlalu eklektis, sebab pembedaan sini dan sana itu sudah merupakan sebuah pembedaan yang jelas, gamblang.

Bung Karno sangat menyakini, bahwa jika ketiga kekuatan ini dapat disatukan dalam sebuah persatuan, maka dia menjadi gabungan kekuatan yang maha dahsyat. Karena, menurut perhitungan Bung Karno, gabungan kekuatan ini meliputi 90% paling sedikit daripada seluruh rakyat Indonesia.

Lapangan Praktek

Pada bulan September 1927, berpidato di hadapan peserta kongres Partai Sarekat Indonesia, Bung Karno telah mengusulkan untuk mendirikan semacam federasi diantara organisasi-organisasi pergerakan nasional.

Ide yang dilemparkan Bung Karno mendapat sambutan luas, dan kepada Bung Karno diserahi tugas untuk merancang konsep persatuannya. Dan, pada desember 1927, enam organisasi politik telah bersepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Namun, Bung Karno berhasil menyatukan perbedan-perbedaan diantara organisasi terkait taktik, khususnya soal koperasi dan non-koperasi, dengan mengatasnamakan tujuan kemerdekaan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logisnya, Bung Karno gagal membawa federasi ini menjadi radikal.

Beberapa front persatuan sesudahnya, seperti Gabungan Aksi Politik Indonesia (GAPI), dimana Partindo tergabung di dalamnya, sedikit-banyaknya sesuai dengan konsep persatuan ala Bung Karno.

Lebih jauh lagi, rumusan persatuan tiga kekuatan ini akan sangat nampak pula dalam pidato Bung Karno mengenai dasar negara di depan BPUPKI, 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan Pancasila adalah rumusan dari tiga kekuatan; nasionalis, agamais, dan marxis. Bung Karno

mengatakan, pancasila itu dapat diperas menjadi tiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Ketiga perasan pancasila tersebut, lanjut Bung Karno, masih dapat diperas lagi menjadi satu, atau sering disebut Ekasila, yaitu: Gotong Royong.

Belakangan, Bung Karno mempersamakan antara pancasila, Gotong-royong, dan Nasakom (nasionalis, Agama, dan Komunis). “Nasakom adalah perasan dari pancasila, dus nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong royong pula,” demikian kata Bung Karno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965.

Pada tahun 1959, Soekarno telah memprakarsai pembentukan Front Nasional, yang tujuannya adalah menuntaskan revolusi nasional dan dibentuknya sebuah masyarakat adil dan makmur. Soekarno, yang telah berhasil menyakinkan PKI, berusaha menghidupkan kembali kolaborasi antara kaum nasionalis, agamais, dan marxis untuk menghadapi imperialisme.

PKI sendiri sangat menyambut uluran tangan Bung Karno untuk bersama-sama melawan imperialisme. Dan, di akhir tahun 1960-an, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, PKI telah secara terbuka menegaskan untuk mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.

Sebetulnya Front Nasional dirancang untuk memobilisasi seluruh kekuatan rakyat guna melawan imperialisme. Dan, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Soekarno menganjurkan agar Front Nasional dibangun hingga ke dusun-dusun. Sayang sekali, niat ini tidak sepenuhnya berjalan dan lebih banyak disabotase.

Di penghujung 1965, ketika sebuah kudeta merangkak berusaha menggusur dirinya dari kekuasaan, Soekarno menolak pertumpahan darah dan memilih untuk terus mengedepankan persatuan nasional. Pada pidato 17 Agustus 1966, Bung Karno menyerukan agar tetap memperkuat persatuan tiga kekuatan, yaitu Nasakom. Pun, ketika demonstrasi mahasiswa kanan menuntut Bung Karno agar segera membubarkan PKI dan ormas-ormas komunis, Ia telah menolaknya. Dan, dengan suara yang lebih tegas, bahwa Pancasila tidak anti Nas (nasionalis), tidak anti A (agama), dan tidak anti Kom (komunis)



Insititut Soekarno News Latter

adalah sebuah terbitan bersama yang diterbitkan untuk mengawali pendirian sebuah Sekolah Pemikiran Bung Karno yang diberi nama Institute Soekarno. Isian dari News Latter ini adalah Pokok-pokok Pikiran dan Perjuangan Bung Karno (Ajaran-ajaran Bung Karno). News Latter ini diterbitkan bersama-sama dengan beberapa organisasi, yakni Partai Rakyat Demokratik (PRD Sumatera Utara), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND Sumatera Utara), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sumatera Utara, Alternative Study Program (ASP) dan Jaringan Kerja Kebudayaan Sumatera Utara (JAKSU). Alamat sementara: Jl. Suasa Selatan Kel. Mabar hilir, Kec. Medan Deli – Medan, Sumatera Utara.

Dewan Redaksi: Randy Syahrizal, Sofyan Sauri, Elbiando L.Gaol, Rahmad Dian Harahap, Richard Simbolon, Rifandy Nanda Putra, Reguna Ginting, Syafrida Hanum Hasibuan, Parluhutan Banjarnahor.

Cat. 1. Institut Soekarno dalam waktu dekat akan membuka "Kursus Kader Tingkat I Bung Karnoisme"

2. Institute Soekarno adalah Badan Pendidikan Kaderisasi yang bersifat terbuka bagi setiap Organisasi maupun individu yang ingin mempelajari Ajaran-Ajaran Bung KArno.

Read More